Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Ganjar Pranowo dan Anggota DPR untuk Kasus KTP Elektronik

Kompas.com - 07/12/2016, 10:42 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu (7/12/2016).

Ganjar akan diperiksa selaku mantan anggota DPR RI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (eks pejabat Kemendagri Sugiharto)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu.

Selain Ganjar, KPK juga memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Penyidik memanggil anggota DPR RI, Markus Nari dan mantan anggota DPR, Chairuman Harahap.

Selain itu, penyidik juga memanggil Junaidi, pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri.

Ganjar Pranowo pernah menyatakan kesiapan untuk membantu KPK dalam membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik.

Ganjar mengakui namanya pernah disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana korupsi.

"Pernah dulu saya disebut, makanya saya bilang, siapa yang ngasi saya, malah saya bantu untuk bongkar," kata Ganjar saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

(Baca: Ganjar Pranowo Siap Bantu KPK Bongkar Kasus e-KTP)

Nama Ganjar pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Saat itu, Ganjar selaku salah satu pimpinan Komisi II DPR RI.

Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh KPK. Selain Ganjar, Nazaruddin juga menyebut sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat, seperti mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan politisi Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR.

Kompas TV KPK Dalami Kasus Korupsi E-KTP Rp 2 Triliun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com