Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron Wahid Minta Aksi 212 dan 412 Tak Dibenturkan

Kompas.com - 05/12/2016, 10:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Nusron Wahid meminta aksi yang digelar pada Jumat (2/12) dan Minggu (4/12) tidak perlu dibenturkan.

Menurut Nusron, tidak ada yang perlu dipertentangkan mengenai aksi doa bersama dengan aksi "Kita Indonesia" itu. Keduanya sama-sama aksi yang baik karena untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik.

"Sebagai komponen bangsa, kita harus solid dengan kemajemukan. Jangan seakan-akan Indonesia hanya dimiliki sekelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendak," kata Nusron dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (5/11/2016).

Bangsa Indonesia, kata mantan Ketua Umum GP Ansor ini, adalah negara Pancasila. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka komponen bangsa harus hadir dengan kemajemukan sesuai filosofi Pancasila.

"Aksi 212 motifnya agama, 412 motifnya kebudayaan. Kita ingin kebudayaan di Indonesia bagian strategi dakwah agama. Sebaliknya kita ingin agama tidak merusak tradisi kebudayaan Indonesia," ucapnya.

Nusron juga membantah apabila aksi 412 kemarin tidak tertib dan meninggalkan sampah yang berceceran di jalanan. Sebab, Nusron mengaku ia sendiri ikut membersihkan sampah bersama 2.400 Relawan Nusantara (RelaNU).

Setelah aksi selesai pada Pukul 11.00 WIB, Nusron bersama RelaNU langsung membersihkan sampah yang sempat tercecer selama berjalannya aksi.

"Kalau soal sampah, jam 11.20 WiB sudah rapi benar. RelaNU langsung aksi. Kalau ada yang nulis aneh-aneh, pasti kejadian sebelum jam 11.20. Jadi jangan tendensius," ucapnya.

Kompas TV Makna di Balik Doa Bersama 2 Desember
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com