Moratorium UN, Pelaksanaan Ujian Sekolah Dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa moratorium ujian nasional (UN) akan dilaksanakan mulai 2017.

Pasca-moratorium, pelaksanaan ujian sekolah akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Untuk tingkat sekolah dasar (SD), pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Sementara pelaksanaan ujian kelulusan bagi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) oleh pemerintah provinsi.

"Insya Allah tahun 2017 enggak ada UN. Jadi nanti ujian itu kami limpahkan ke provinsi untuk SMP dan SMA, lalu SD kami limpahkan ke pemerintah kota dan kabupaten," ujar Muhadjir di Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Meski pelaksanaannya diberikan kepada daerah, Kemendikbud tetap akan berperan.

Peranan itu melalui penetapan standar dalam ujian kelulusan yang dilaksanakan bersama Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP).

Selain itu, Kemendikbud akan berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ujian.

"Kami peranannya akan lebih dominan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ujian itu, tapi untuk pelaksanaannya ditangani pemerintah masing-masing," kata Muhadjir.

(Baca: Pemerintah Rencanakan Moratorium Ujian Nasional)

Moratorium

Penyelenggaraan ujian nasional direncanakan untuk dihentikan sementara pada 2017.

Namun, penerapan rencana itu masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kamis (24/11), di Jakarta.

Menurut dia, moratorium UN dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009.