Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Donald Trump Ingin AS Keluar dari TPP, Ini Komentar Jokowi

Kompas.com - 24/11/2016, 16:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal rencana Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, yang berencana membawa negaranya keluar dari kerja sama Trans Pasifik atau Trans Pasific Partnership (TPP).

Jokowi mengatakan, wacana yang dilontarkan oleh Trump itu tidak akan banyak berpengaruh bagi Indonesia. Sebab, Pemerintah Indonesia sendiri belum memutuskan untuk masuk dalam kerja sama ini.

Pemerintah menyatakan masih mempelajari isi dari perjanjian kerja sama tersebut.

"(TPP) batal tidak ada pengaruhnya ke kita. Kalau terus, berarti kita ikut. Kalau tidak, ya berarti seperti biasanya," kata Presiden Jokowi usai membuka Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Jokowi menegaskan, masih banyak perjanjian perdagangan bebas yang terus dikejar pemerintah, seperti EU-CEPA dan perjanjian bebas dengan Australia. Sehingga, masih banyak peluang bagi Indonesia masuk ke pasar internasional.

"Saya mengingatkan para menteri, meski demand perdagangan untuk ekspor menurun, masih banyak negara yang bisa dijadikan tujuan utama ekspor yang belum kita tuju," ujar Presiden.

Jokowi menilai Indonesia harus membuka peluang ekspor ke sebanyak-banyaknya negara. Hal itu bisa meningkatkan potensi bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) Indonesia dalam mengembangkan usahanya di dunia internasional.

"Semakin banyak negara tujuan pasar, maka semakin aman ekonomi kita," ucap Presiden.

(Baca juga: Jokowi Heran Rencana Bergabung ke TPP Dikritik)

Sebelumnya, Donald Trump menyatakan, AS bakal menghentikan perundingan perdagangan Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden.

Hal ini diumumkannya melalui pesan video tentang apa saja yang akan dilakukannya setelah diambil sumpah pada Januari 2017.

(Baca: Trump Bakal Hentikan Perundingan Kerja Sama Trans Pasifik)

Mengutip BBC, Selasa (22/11/2016), TPP ditandatangani oleh 12 negara yang mencakup 40 persen perekonomian dunia. Trump pun menyatakan bakal mengurangi larangan-larangan yang menghalangi pekerjaan pada produksi batubara.

Akan tetapi, Trump tidak menyebut apakah bakal mencabut program jaminan sosial Obamacare atau membangun tembok pada perbatasan AS-Meksiko.

Kedua hal ini sebelumnya dinyatakan oleh Trump dalam kampanyenya. TPP disetujui tahun 2015 oleh negara-negara antara lain Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko, tetapi belum diratifikasi.

Tujuan pakta perdagangan ini adalah untuk mempererat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) lalu, menyampaikan secara resmi bahwa Indonesia berniat bergabung pada Trans Pacific Partnership (TPP).

Rencana Presiden itu menuai pro kontra di dalam negeri sebab Indonesia belum memiliki kajian menyeluruh tentang rencana tersebut saat itu.

Kompas TV RI Minta Dukungan Cile
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com