Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Usulkan Kerja Sama ASEAN-Pacific Alliance sebagai Alternatif TPP

Kompas.com - 20/11/2016, 11:53 WIB

KOMPAS.com - Indonesia mengusulkan kerja sama ASEAN dan negara yang tergabung dalam Pacific Alliance, sebagai alternatif dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang digagas sejumlah negara di Asia dan Pasifik.

"Kalau TPP tidak jadi, kenapa ASEAN dan Pacific Alliance tidak bangun hubungan. Itu kan lebih baik daripada TPP," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), di Lima, Peru, Sabtu waktu setempat atau Minggu (20/11/2016) waktu Indonesia.

Pacific Alliance beranggotakan Meksiko, Peru, Chile, dan Kolombia. Dari empat negara tersebut hanya Kolombia yang bukan anggota APEC.

Sedangkan Indonesia tidak termasuk anggota TPP yang digagas sejumlah negara di Asia-Pasifik.

Namun, TPP yang digagas sejak 2013 mulai ragu terhadap Amerika Serikat, apakah masih mempertahankan keanggotaannya atau tidak.

Ketidakpastian muncul setelah pergantian kepemimpinan dari Barack Obama kepada Donald Trump.

"Hadapi pergantian kepemimpinan di AS nanti, semua negara bersiap. Tapi sebagian besar negara percaya AS tidak berubah," kata Kalla.

Pada forum KTT APEC, Kalla mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pleno APEC Business Advisory Council (ABAC).

Sebelum diplenokan, Indonesia bersama dengan China, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam mendapatkan tanggung jawab untuk merumuskan program penguatan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Dalam forum APEC, Indonesia juga mengusulkan perdagangan pengembangan produk, seperti kelapa sawit, rotan, kopi, dan karet diperlakukan sama dengan produk lain, yakni dibebaskan dari bea masuk.

"Demikian pula kalau produk petani tidak boleh dihargai rendah agar tidak muncul kemiskinan baru," ujar Wapres, didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

(M Irfan Ilmie/ant)

Kompas TV Dunia Berkomitmen Atasi Krisis Pengungsi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com