PPP Djan Faridz Akan Evaluasi Dukungan Ahok, Ini Komentar Kubu Romi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai kubu Djan Faridz akhirnya mengetahui bahwa "barter" politik yang mereka harapkan tak tercapai.

Hal tersebut menyusul rencana PPP kubu Djan mengevaluasi dukungan terhadap pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

PPP kubu Romahurmuziy sebelumnya menduga bahwa di balik dukungan Djan kepada Ahok-Djarot ada keinginan agar kelompoknya didukung pemerintah dan berujung pada pemberian Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau mereka akan mengevaluasi, maka hakikatnya mereka sadar akan kekeliruan keputusan yang sebelumnya mereka ambil," tutur Arsul saat dihubungi, Senin (14/11/2016).

"Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa 'barter' yang mereka harapkan dari dukungan tersebut ternyata tidak bisa mereka peroleh," ujarnya.

Tak hanya barter tersebut tidak dipertimbangkan oleh pemerintah, kata Arsul, Presiden Jokowi justru hadir pada acara yang diselenggarakan PPP kubu Romahurmuziy yaitu Musyawarah Nasional Alim Ulama, Minggu (13/11/2016) di Asrama Haji Pondok Gede.

Kehadiraan Presiden tersebut juga didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Adapun terkait kemungkinan kubu Djan akan ikut mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Arsul mengaku tak akan berpengaruh banyak.

"Buat PPP sih tidak banyak pengaruhnya karena struktur dan akar rumput PPP sudah kompak mendukung Agus-Sylvi," kata Arsul.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi dukungan terhadap pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta.

(Baca: PPP Djan Faridz Akan Evaluasi Dukungan terhadap Ahok-Djarot)

Beberapa alasan melatarbelakangi evaluasi sikap PPP kubu Djan tersebut. Salah satunya karena isu dugaan penistaan agama yang berujung pada demonstrasi besar-besaran 4 November lalu.

Dimyati menuturkan, sejumlah alim ulama dan konstituen PPP juga mengusulkan agar dukungan terhadap pasangan Ahok-Djarot dikaji dan dievaluasi.

"Kami juga mau melihat arah pemerintah, terutama presiden," ujarnya.