Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Tak Asal Bicara soal Aktor Politik

Kompas.com - 10/11/2016, 17:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak asal menuding soal adanya aktor politik yang menunggangi kerusuhan pasca-unjuk rasa 4 November lalu.

Menurut Johan, Presiden bicara berdasarkan hasil analisis dari lembaga-lembaga terkait. 

"Tentu Presiden tidak asal bicara, tentu sudah dapat masukan dari pembantunya bahwa ada yang mencoba (menunggangi kerusuhan)," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Sebelum menyampaikan pernyataan soal aktor politik, Presiden terlebih dahulu menggelar rapat terbatas di Istana.

(Baca: Wiranto: Jangan Desak Presiden Ungkap Aktor Politik di Balik Unjuk Rasa 4 November)

Rapat tersebut dihadiri antara lain oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Johan menambahkan, adanya aktor politik ini juga kembali dibahas saat Presiden menerima sekitar 40 ulama pimpinan pondok pesantren di wilayah Banten dan Jawa Barat pada Kamis siang ini.

Menurut Johan yang mengikuti pertemuan, awalnya ada seorang ulama bertanya kepada Jokowi soal kebenaran adanya aktor politik yang menunggangi kericuhan usai demonstrasi 4 November.

Menjawab pertanyaan itu, Jokowi pun menegaskan bahwa yang ditunggangi adalah aksi kerusuhan yang terjadi pada malam harinya.

(Baca: Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum)

Bukan unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi hingga pukul 18.00 WIB. Demonstrasi, kata Jokowi, berlangsung tertib.

Jokowi percaya bahwa aksi demonstrasi pada pagi hingga sore hari murni karena umat Islam menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

"Jadi, bukan demo itu kemudian digerakkan oleh aktor politik, bukan. Demo itu murni meminta penegakan hukum dilakukan secara adil," ucap Johan. (Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com