Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Polisi Hendak Periksa Petinggi HMI atas Ricuh 4 November

Kompas.com - 07/11/2016, 21:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polda Metro Jaya punya alasan khusus memanggil Ketua Pengurus Besar HMI Pusat Mulyadi P Tamsir atas kericuhan di depan Istana Merdeka, 4 November 2016 lalu.

Penyidik melihat atribut organisasi mahasiswa itu ada pada saat kericuhan pasca-unjuk rasa damai tersebut.

"Kemarin ada keterangan dari Ditkrimum, ada atribut itu (HMI) di sana," ujar Kepala Polda Metro Jaya Irjen (Pol) M. Iriawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Penyidik memanggil Mulyadi, Senin ini. Namun, Mulyadi tidak memenuhinya atas alasan dirinya telat mengetahui surat panggilan.

Meski belum memenuhi panggilan, Iriawan mengaku telah mengetahui bahwa Mulyadi tidak berada dalam aksi unjuk rasa di depan Istana. Namun, hal itu bukan berarti dia lepas dari pemeriksaan.

"Dia tidak ada di situ. Tapi kan yang lain ada," ujar Iriawan.

Oleh sebab itu, polisi akan tetap memeriksa Mulyadi. Selain Mulyadi, ada sejumlah nama petinggi ormas itu yang hendak diperiksa. Namun, dia mengaku, tak hafal nama-nama yang dimaksud.

"Saya belum pasti nama-namanya. Tapi nanti akan saya sampaikan," ujar Iriawan.

(Baca juga: Massa FPI Redam Emosi Massa HMI yang Ricuh dengan Polisi di Depan Istana)

Iriawan mengaku tidak tahu saat ditanya apakah sepuluh orang demonstran yang sempat diamankan polisi atas ricuh kemarin adalah sosok-sosok yang tertangkap kamera sedang menyerang aparat.

"Saya belum mengumpulkan tim saya," ujar dia. (Baca:  10 Orang yang Diduga Pericuh di Depan Istana Tak Ada yang Ditahan, Mengapa?)

Sebelumnya, terdapat kericuhan usai aksi unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penistaan agama di depan Istana, Jumat kemarin.

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Sebanyak tiga kendaraan di antaranya dibakar. Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang.

Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka. Seratus orang itu terdiri dari 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI dan 1 personel pemadam kebakaran.

Presiden pun Joko Widodo menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu. (Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

"Kita menyesalkan kejadian bada Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

Kompas TV 10 Terduga Provokator Aksi 4 November Diamankan Petugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com