Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PWNU DKI Imbau Unjuk Rasa 4 November Tertib

Kompas.com - 02/11/2016, 19:56 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta mempersilakan warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengikuti unjuk rasa pada 4 November 2016.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma'arif mengatakan, tak bisa melarang warga NU yang akan melakukan unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menista agama.

Sebab, kata Samsul, unjuk rasa merupakan bentuk kebebasan berpendapat sebagai bagian dalam proses demokrasi.

(Baca: Jokowi Minta Tokoh Politik dan Agama Ikut Dinginkan Suasana Jelang Pilkada)

"Bisa jadi warga NU kebetulan punya keinginan yang sama untuk mendorong keseriusan pemerintah melakukan proses hukum. Kita tidak bisa melarang karena itu bagian demokrasi," kata Samsul saat konferensi pers di Kantor PWNU, Jakarta Timur, Rabu (2/11/2016).

Kendati membolehkan, Samsul mengatakan, warga NU tak diperkenankan untuk bertindak anarkistis saat unjuk rasa berlangsung.

Dia mempersilakan warga NU untuk mengikuti unjuk rasa dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan menjunjung tinggi akhlakul karimah.

"Siapapun warga NU yang ikut unjuk rasa tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan dengan akhlakul karimah. Termasuk, tidak menghina kepada orang lain," ujar dia.

Menurut Samsul, unjuk rasa yang ditujukan untuk menghina tidak sesuai dengan prinsip NU.

NU, kata Samsul, menghargai proses demokrasi di Indonesia yang dilakukan secara benar.

"Jadi dalam hal ini tidak dibenarkan demo itu menghina individu, agama, atau lembaga, atau partai politik. Kita tidak seperti itu," ucap Samsul.

(Baca: Ini Harapan Prabowo kepada Mereka yang Akan Unjuk Rasa 4 November)

Selain itu, Samsul juga meminta agar warga NU tidak menggunakan atribut NU dalam aksi unjuk rasa.

Sebab, NU secara kelembagaan tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

PWNU, kata Samsul, mengikuti arahan dari Pengurus Besar NU yang melarang penggunaan atribut sebagai simbol kelembagaan.

"(Larangan) ini mengacu kepada putusan PBNU. Saling melengkapi (dengan sikap PWNU) saya kira," tutur Samsul.

Kompas TV Tokoh & Ulama Harapkan Unjuk Rasa yang Damai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com