Presiden Perintahkan Aparat Bersiaga Hadapi Demo 4 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo memerintahkan aparat untuk bersiaga dan bekerja secara profesional untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa ormas Islam yang akan digelar pada 4 November 2016.

Unjuk rasa tersebut untuk mendesak Kepolisian mengusut kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkistis oleh siapa pun," kata Jokowi di Jakarta, Senin (31/10/2016).

"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," ujar Kepala Negara.

(baca: Alasan Ahok Minta Diperiksa Bareskrim soal Kutipan Ayat Suci)

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau polisi yang mengamankan aksi demonstrasi bertindak sesuai koridor hukum.

Ia meminta agar tak ada tindak kekerasan dari aparat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

"Jaga keselamatan jiwa raga dan HAM. Penindakan harus berdasarkan HAM," ujar Tito di Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin.

Jika pengunjuk rasa melanggar hukum, Tito mengingatkan agar polisi menjaga diri untuk tak bertindak di luar ketentuan.

Ia menginstruksikan polisi di garis terdepan dalam pengamanan demonstrasi tak dibekali senjata. Itu untuk menghindari penyalahgunaan senjata oleh aparat.

"Penggunaan senjata dengan peluru tajam harus dibatasi, hanya perintah tertentu saja," kata Tito.

Tito menambahkan, massa yang berunjuk rasa juga harus dilindungi sesuai ketentuan undang-undang.

Mantan Kapolda Papua ini meminta anak buahnya tak terpancing jika pengunjuk rasa memprovokasi dan bertindak anarkistis.

"Kekacauan bisa terjadi karena pendemonya sengaja melakukan aksi provokatif. Saya minta rekan-rekan tidak terpancing," kata Tito.

Menurut dia, dalam kondisi seperti ini banyak yang memanfaatkan polisi sebagai alat untuk menimbulkan kericuhan yang lebih besar lagi.

Adapun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI tak akan menoleransi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa.

TNI menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah garda terdepan dalam mengelola kebinekaan Indonesia. Setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa yang berbineka ini akan dihadapi TNI.

"Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI harus menjadi garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. TNI tidak akan menoleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa," kata Panglima TNI.