Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Kemiskinan Indonesia Disebut Menurun, Ini Kata Indef

Kompas.com - 22/10/2016, 17:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu mengumumkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di Indonesia menurun. Namun, apakah angka itu benar adanya?

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartarti mengatakan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran memang terjadi di tahun kedua pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, angka itu tidak benar-benar turun.

"Walaupun penurunannya tipis, it’s okay memang menurun," kata Enny saat diskusi bertajuk “Kerja-Citra-Drama” di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Ia pun memberikan sejumlah catatan. Informasi yang di-publish BPS memuat sejumlah data, di antaranya tingkat pendapatan buruh baik itu di sektor pertanian maupun bangunan yang mengalami penurunan. Besarnya penurunan mecapai 4,35 persen untuk buruh tani, dan 2,28 persen untuk buruh bangunan.

Sementara, untuk tingkat pengangguran yang dianggap menurun, menurut Enny, pemerintah tidak bisa membandingkan apple to apple. Ia mencontohkan, penurunan upah buruh tani dan buruh bangunan, menyebabkan, seluruh anggota keluarga mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Makanya, istrinya, anaknya, harus bekerja. Tapi di sektor informal. Itu yang membuat angka pengangguran terbuka menurun," kata dia.

Di sisi lain, meski tingkat inflasi di masyarakat rendah, namun harga sejumlah barang kebutuhan bahan pokok justru naik. Hal itu-lah yang membuat inflasi di sektor bahan makanan mengalami kenaikan tinggi.

Sedangkan, bahan makanan hampir menguasai 70-80 persen porsi belanja rumah tangga.

"Padahal, harga komoditas dunia turun, tapi harga pangan kita sendiri yang naik. Padahal menteri sendiri yang bilang kita surplus," ujarnya. (Baca: Fadli Zon Pertanyakan Pidato Jokowi soal Penurunan Angka Kemiskinan)

Kompas TV Inilah Potret Kemiskinan di Kampung Kumuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com