Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemhan Tahun 2017 Rp 108 Triliun, Tertinggi dalam 12 Tahun

Kompas.com - 21/10/2016, 06:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, angka tersebut merupakan yang terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.

"Sudah disepakati di Banggar dan di Komisi I. Sudah disetujui dan ini tahun 2017 tertinggi selama 12 tahun terakhir," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Meski kementerian dan lembaga lain mengalami pemotongan anggaran yang signifikan, Hanafi menilai, kedaulatan dan pertahanan negara merupakan dua hal yang tak bisa dikompromikan.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika totalitasnya berkurang hanya katena anggaran.

"Anggaran Kemhan dan TNI ini akan diamati oleh negara tetangga bahwa di tengah kelesuan ekonomi ternyata kita punya komitmen menjaga kedaulatan NKRI," kata Hanafi.

Anggaran Kemhan dan TNI awalnya sempat diajukan sebesar Rp 104 triliun namun ditolak oleh Komisi I.

Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan adanya ketidaksesuaian angka dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Padahal, sebelumnya pemerintah pernah berkomitmen bahwa anggaran sektor pertahanan adalah 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hanafi mengatakan, anggaran sempat turun pada 2014, namun dua tahun kemudian mulai berjalan di "jalur" yang benar.

"Dulu sempat turun di anggaran 2014 turun, tapi dua tahun kemudian on track. Sekarang perlu diapresiasi komitmen untuk kenaikan anggaran," ujar Politisi PAN itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com