Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BIN Sebut Aceh, Jakarta dan Papua Daerah Rawan di Pilkada 2017

Kompas.com - 19/10/2016, 20:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan mengatakan BIN telah bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Ia menyebutkan, beberapa daerah yang rawan terjadi konflik di antaranya Aceh, DKI Jakarta dan Papua. Itu merupakan hasil analisis dan pemetaan BIN. 

"Nanti bisa dikonfirmasi ke KPU. Kalau kami sudah koordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi titik-titik kerawanan tadi," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

(Baca: Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017)

Budi menambahkan, satuan tugas pilkada terbaru telah dibentuk untuk memantau potensi kerawanan di titik-titik rawan tersebut sebagai langkah antisipasi.

"Syukur sampai hari ini meskipun ada demo, berbagai aktivitas masih dalam batas keamanan," kata mantan Wakil Kepala Polri itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memetakan 101 daerah yang akan menggelar Pilkada 2017.

Pemetaan itu yang dilakukan untuk mendeteksi dini dinamika pengawasan kontestasi pemilihan kepala daerah itu dinamakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan IKP dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, rendah.

Pengawasan daerah akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang tertera di IKP. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di antaranya Papua Barat, Aceh, dan Banten.

Kompas TV Kantor DPW Hanura Gorontalo Dilempari Batu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com