Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pelaut Bertahun-tahun Marah dengan Ulah Kemenhub"

Kompas.com - 15/10/2016, 20:22 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nasional Maritime Institute, Siswanto Rusdi, mengatakan, sistem internal Kementerian Perhubungan, khususnya perhubungan laut, mestinya dari dulu harus dirombak. Menurut dia, sejak lama para pelaut mengalami krisis kepercayaan terhadap Kemenhub lantaran pelayanan yang mereka lakukan tidak maksimal akibat banyak oknum nakal.

"Salah satu pejabat di (Kementerian) Perhubungan itu kapten pelaut. Kok pelaut 'makan' pelaut. Pelaut-pelaut itu bertahun-tahun marah dengan kelakuan Kemenhub," kata Siswanto di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Siswanto mengungkit tertangkapnya tiga oknum pegawai Kemenhub yang diduga terlibat pungutan liar terkait kepengurusan buku pelaut untuk para Siswa Menengah Kejuruan (SMK). Ia menilai, semestinya pejabat Kemenhub yang bertanggungjawab soal pelayanam buku pelaut itu menebus kesalahan anak buahnya.

"Di level tertinggi hubungan laut harus ada pergantian. Mereka tahu betul permainan ini. Yang berada di balik tanggungjawab ini semua harus mundur," kata Siswanto.

Siswanto melihat kasus buku pelaut hanya puncak fenomena gunung es. Di bawahnya masih banyak kebobrokan yang belum terungkap. Misalnya, kata dia, soal survei kelayakan kapal. Secara berkala, kapal harus dicek kondisinya apakah layak digunakan berlayar.

Nyatanya, beberapa oknum rela disuap demi mengeluarkan surat kelayakan untuk kapal itu.

"Begitu ada kecelakaan baru kita tahu itu kapal tidak layak," kata dia.

Soal lain adalah navigasi, yakni pengecekan rambu-rambu pelayaran yang juga rawan pungli.

Siswanto mengatakan, contoh nyata kebobrokan Kemenhub yaitu terjeratnya Bobby Reynold Mamahit, mantan Dirjen Perhubungan Laut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebelumnya yang terserempet-terserempet juga ada. Sangat-sangat akut korupnya," kata Siswanto.

Polisi menetapkan tiga PNS di Kementerian Perhubungan sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar pengurusan izin kapal di Kementerian Perhubungan. Salah satu pihak yang memberi suap adalah Sekolah Menengah Kejuruan Santa Lusiana Jakarta. Pemberian suap kepada PNS berinisial AR terkait pengurusan buku pelaut kepada 35 siswa di SMK itu.

Dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa (11/10/2016) itu, ditemukan barang bukti berupa uang Rp 95 juta dan enam buku tabungan senilai Rp 1 miliar.

Kompas TV Pungli Miliaran Rupiah di Kemenhub (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com