Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penambang Ilegal Bisa Jadi Bencana Bagi Negeri Ini

Kompas.com - 13/10/2016, 07:56 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
– Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alam logam mineralnya, seperti nikel, timah, dan emas. Selain menguntungkan, kekayaan itu juga bisa menjadi pisau bermata dua yang berbahaya.

Ya, berlimpahnya kandungan mineral logam di perut ibu pertiwi membuat semua orang berlomba-lomba untuk mengeruknya. Selain perusahaan yang mengantongi izin resmi, muncul pula penambang-penambang liar.

Kehadiran gurandil, sebutan bagi penambang ilegal, lalu menjadi masalah besar bagi negeri ini. Ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan dan keselamatan tak jarang membawa gurandil kepada kematian. Penambang liar bisa terkubur hidup-hidup bersama bahan tambang yang sedang dikeruknya.

Contohnya saja di area pertambangan emas PT Antam (Persero), Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Seperti dimuat Kompas.com pada Rabu (28/10/2015), sebanyak 12 orang gurandil tertimbun longsor ketika sedang menambang emas secara ilegal.

Harian KOMPAS/Ambrosius Harto Suasana operasi SAR di sekitar Lubang Kunti yang longsor dan menimbun 12 penambang ilegal atau gurandil di area konsesi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk UBPE Pongkor di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu (28/10). Sebanyak 12 gurandil tertimbun sejak Senin dan sampai Rabu sore belum diketahui nasibnya.

Kejadian seperti itu bukan satu atau dua kali terjadi, tetapi sudah berkali-kali berlangsung sehingga merenggut banyak nyawa. Data Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE), Antam Pongkor menyebutkan dari tahun 1998 - 2015 sudah 352 orang tewas, 166 luka berat, dan 98 orang luka ringan akibat nekat mengeruk emas dengan liar.

General Manager (GM), Antam UBPE Pongkor, I Gede Gunawan mengatakan, luas Pongkor yang mencapai 6047 hektare membuat pihak keamanan sulit menjaga kawasan tersebut. Terlebih lagi, wilayah operasi tambang emas Antam hanya 200 hektare.

"Gurandil bisa masuk dari mana saja dengan membuat lubang dari dalam tanah. Karena lubang dari kita hampir lima kilometer panjangnya, jadi kalau ada yang masuk ke situ yah wajar saja karena aksesnya bisa dari mana-mana," papar I Gede Gunawan, Kamis (6/10/2016).

Selain memakan banyak korban jiwa, ujar Gede Gunawan, aktivitas Penambang Tanpa Izin (Peti) nama lain dari gurandil, juga telah merugikan negara. Antam UBPE Pongkor pernah merilis data kalau pontensi cadangan emas yang hilang akibat Peti antara tahun 2012 – 2014 mencapai Rp 1,8 triliun.

"Tidak hanya Antam, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga rugi. Listrik yang Peti pakai itu diambil secara liar dan tidak bayar. Mereka juga tidak membayar pajak," kata Gede.

Bencana alam mengintai

Dampak lain dari aktivitas Peti di Gunung Pongkor, lanjut Gede Gunawan, sudah pasti merusak lingkungan. Apalagi mereka mengolah hasil tambang dengan bahan kimia berbahaya.

"Peti melakukan pengolahan emas dengan menggunakan merkuri dan sianida, lalu limbahnya dibuang begitu saja ke sungai dan sawah," ujar alumnus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Alhasil Sungai Cikaniki yang mengaliri daerah Gunung Pongkor menjadi keruh dan tercemar. Gede pun menambahkan pula, kalau Peti terus melakukan aktivitasnya di sana akan memicu terjadinya bencana alam.

Ya, lokasi Gunung Pongkor berada di kaki Gunung Halimun Salak, daerah ini masuk dalam zona rawan longsor. Hasil kajian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada 2013, telah mendapati sejumlah lokasi di sana yang keadaan tanahnya sudah retak. Keretakan mencapai 0.5 sampai 2 meter.

Humas Antam UBPE Pongkor Wilayah di Gunung Pongkor yang berpotensi longsor karena keadaan tanahnya sudah mengalami keretakan

Nah, lubang-lubang ilegal hasil aktivitas Peti akan memicu terjadinya longsor hebat. Bahkan, menurut Gede, kajian TNGHS menyebutkan pula kalau longsor yang akan terjadi bisa menyebabkan terciptanya banjir bandang.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com