Jokowi Peringatkan Pejabat BPN yang Persulit Warga dan Terima Pungli

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertikat tanah.

"Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai pungli. Hati-hati," kata Presiden saat memberikan secara simbolis 2.583 sertifikat di Desa Karangrejek, Kabupaten Gunung Kidul, Senin (10/10/2016), seperti dikutip Antara.

Presiden menginginkan, proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana, muda, murah, cepat dan pejabat BPN tidak coba-coba melakukan pelanggaran.

"Saya kira di sini banyak pejabat BPN provinsi maupun kabupaten kota. Hati-hati mulai sekarang. Saya peringati ya, hati-hati mulai hari ini, akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya," tegasnya.

Jokowi kembali mengingatkan jangan sampai rakyat kecil dipersulit. Sedangkan yang besar lebih mudah.

"Jangan dibalik-balik seperti itu. Hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul, ya pasti betul," tegasnya.

Menurut Presiden, semua rakyat harus mendapat pelayanan dengan kualitas sama.

Presiden mengatakan, program proyek operasi nasional (Prona) sudah 35 tahun, tetapi hingga saat ini belum selesai

"Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benahi. Ini yang akan kita perbaiki sehingga masyarakat nanti terjamin hak-hak kepemilikannya dan penguasaan rakyat atas tanah," kata Jokowi.

Presiden menargetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2017 minimal 5 juta sertifikat, 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Jokowi juga mengakui bahwa masih lambatnya penerbitan sertifikat tanah ini karena masih minim juru ukur yang saat ini hanya 800 orang seluruh Indonesia. Masih dibutuhkan 10 ribu juru ukur.

"Tahun depan tidak usah dari dalam. Tidak usah PNS, dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi juru ukur," kata Jokowi.

Presiden menambahkan, kondisi seperti ini sudah bertahun-bertahun, namun tidak pernah ditambah.

"Kita tahu, tapi tidak ditambah. Sampai kapan pun akan seperti ini. Ini yang harus diselesaikan Pak Menteri," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Agraria Sofyan Fjalil mengatakan, hingga saat ini sudah 43 juta sertifikat tanah di Indonesia. Ada 120 juta bidang lagi yang belum bersertifikat.

"Insya Allah sampai 2019 akan tambah 25 juta sertifikat baru. 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat," kata Sofyan.