Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Perintahkan Anggota TNI Jaga Netralitas dalam Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 05/10/2016, 11:58 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan anggota TNI menjaga netralitas selama pilkada serentak 2017 berlangsung.

Permintaan tersebut juga berkaitan dengan majunya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI 2017.

Agus sempat menjadi anggota TNI dengan pangkat Mayor dan menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning di Tangerang, Banten.

Menurut Gatot, pencalonan Agus dapat menimbulkan simpati dari mantan pasukannya. Simpati ini jika beralih dalam bentuk dukungan dikhawatirkan dapat mencederai jalannya pilkada DKI 2017.

Ini disebabkan wilayah Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning di Tangerang.

"Mantan Mayor Agus adalah Komandan Batalyon di Tangerang, dekat Jakarta. Maka secara psikologis pasti ada prajurit yg simpati untuk mendukungnya," ujar Gatot usai upacara peringatan HUT TNI ke-71 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Karena itu, Gatot telah mengumpulkan petinggi TNI untuk bersama membahas netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta.

"Begitu saya mendengar dan membaca surat kemunduran Mayor Agus, saya kumpulkan semua panglima di Cimahi. Saya perintahkan untuk netral, hanya berpihak pada keamanan," ucap Gatot.

Perintah untuk menjaga netralitas ini, kata Gatot, juga disampaikan kepada seluruh elemen TNI yang berada di tingkat bawah.

"Saya sampaikan kepada panglima sampai ke prajurit yang paling rendah supaya mereka paham betul apa itu netral. Kemudian melakukan pengawasan," tutur Gatot.

Gatot pun meminta bantuan masyarakat untuk mengawasi netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2017.

Masyarakat, kata Gatot, dapat melaporkan ke instansi militer terdekat jika melihat indikasi ketidaknetralan anggota TNI.

"Kepada masyarakat saya mohon bantuan untuk mengawasi TNI dalam pelaksanaan pilkada," kata Gatot.

"Apabila ada anggota yang terindikasi tidak netral, tolong laporkan ke instansi terdekat dengan indentitas yang jelas dan apa yang dilakukan. Pasti TNI akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan kasus itu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com