Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Perekaman Data E-KTP Capai 92 Persen

Kompas.com - 04/10/2016, 21:46 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan terdapat peningkatan signifikan dalam perekaman data KTP elektronik.

Per tanggal 30 September lalu, kata dia, terdata sebanyak 5 juta penduduk melakukan perekaman data KTP elektronik.

"Kami sudah dapat sekitar 92 persen perekaman data. Alhamdulillah ada peningkatan signifikan," kata Zudan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Zudan menuturkan, dari perekaman data yang telah terkumpul ditemukan data penduduk ganda sekitar 170.000.

Saat ini, lanjut dia, masyarakat yang belum merekam data KTP elektronik tinggal 10 juta orang.

Zudan menyebutkan, anggaran yang sempat ditahan Kementerian Keuangan, akan digunakan untuk pengadaan 17 juta blanko KTP elektronik.

Ia berharap blanko tersebut cukup untuk memenuhi sisa kekurangan perekaman data.

"Cukup untuk penuhi 10 juta yang belum merekam. Mudah-mudahan selesai tahun ini," ujar Zudan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dikembalikannya anggaran untuk KTP elektronik  yang sempat ditunda.

(Baca: Anggaran E-KTP Dikembalikan, Tjahjo Berterima Kasih ke Sri Mulyani)

"Kemendagri dan saya khususnya menyampaikan terima kasih kepada Menkeu. Seizin Presiden, penundaan (anggaran) e-KTP dikembalikan," kata Tjahjo usai memimpin upacara Hari Kembali Pancasila di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Tjahjo menuturkan, dengan kembalinya anggaran sebesar Rp 400 miliar tersebut, blanko e-KTP dapat kembali dicetak.

Kompas TV Blanko Habis, 100 Warga Belum Dapat E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com