Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Korban Penipuan Dimas Kanjeng Terus Bertambah

Kompas.com - 03/10/2016, 13:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, makin banyak korban yang melaporkan pemilik padepokan Dimas Kanjeng, Taat Pribadi atas dugaan penipuan. Saat ini, setidaknya ada lima laporan yang masuk ke polisi.

"Satu laporan di Bareskrim Polri, di Polda Jawa Timur ada tiga, dari Makassar juga ada Rp 200 miliar," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Dalam laporan ke Bareskrim Polri, korban mengaku merugi Rp 25 miliar. Sementara untuk laporan ke Polda Jatim, para korban mengaku tertipu masing-masing senilai Rp 800 juta, Rp 900 juta, dan Rp 1,5 miliar.

Martinus mengatakan, nantinya akan ada dua korban lagi dari Probolinggo dan Surabaya yang akan melaporkan secara resmi ke polisi.

"Dan ini nanti akan kami tunggu. Dan kami berharap apabila ada laporan-laporan lain silahkan ke Polda Jatim untuk kemudian ditindaklanjuti," kata Martinus.

Meski juga menerima laporan dugaan penipuan, polisi tetap mendahulukan penanganan kasus pembunuhan mantan anak didik Taat Pribadi. Hal tersebut dikarenakan pemberkasan kasuanya hampir mencapai final.

Hari ini telah digelar rekonstruksi perkara pembunuhan itu di sekitar padepokan Dimas Kanjeng. Meski satu persatu korban mulai melaporkan Taat Pribadi, namun masih banyak juga pengikutnya yang masih meyakini uang yang mereka serahkan bisa dilipatgandakan.

"Pada saat penyampaian mahar itu ditekankan sekali perlu keiklhlasan yang luar biasa dan tentu kemudian pengembalian mahar yang katanya digandakan yang membuat mereka diam, patuh, dan setia terhadap yang apa saja instruksi dari Taat Pribadi," kata Martinus.

Di Probolinggo, polisi membuka posko ditipu modus penggandaan uang oleh Padepokan Dimas Kanjeng milik Taat Pribadi. Posko pengaduan itu berada di ruangan Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo.

Kompas TV Geger Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com