Wakil Ketua DPD Tegaskan Tim Pengkajian Kasus Irman Tak Sentuh Ranah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad menegaskan tim pengkaji internal untuk kasus dugaan korupi mantan Ketua DPD Irman Gusman tak akan menyentuh proses hukum.

Farouk menyatakan tim itu dibentuk untuk mengkaji proses impor gula yang dimungkinkan bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh Irman.

Irman diduga merekomendasikan kuota impor gula kepada seorang pengusaha.

"Jadi tidak benar kalau kami ingin mencampuri ranah hukum dari kasus Pak Irman. Dari awal sudah kami katakan kami serahkan semua proses hukum Pak Irman ke KPK dan kami dukung penuh," ujar Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Senator dari Nusa Tenggara Barat itu menambahkan Tim 10 nantinya akan mengundang pihak terkait seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memberi penjelasan ihwal titik mana saja dari rangkaian proses impor gula yang rawan dikorupsi.

"Makanya hari ini kami undang Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia karena kami fokusnya diproses impor gula. Nah, sekiranya ada yang rawan nanti kami catat dan rekomendasi kami sebar ke instansi terkait di daerah dan jadi peringatan bagi kami," lanjut Farouk.

Tim Pengkajian Terkait Kasus Irman memulai rapat dengar pendapat sejak Senin (26/9/2016) kemarin.

Mereka memulai pengkajian dengan memanggil beberapa orang dekat Irman seperti pengawal dan sopir pribadi. Pemanggilan orang-orang dekat Irman tersebut sempat menimbulkan kecurigaan.

Itu karena pemanggilan orang dekat Irman dinilai tidak relevan jika ingin membahas proses impor gula.

Namun Farouk kembali menegaskan bila tim ini tak akan mencampuri ranah hukum Irman dengan memanggil orang-orang di dekatnya.

"Kami pastikan tidak mencampuri ranah hukum. Pemanggilan orang-orang dekat Pak Irman hanya untuk konfirmasi," lanjut Farouk.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah secara resmi telah membentuk tim untuk mengkaji permasalahan kasus yang menimpa mantan Ketua DPD Irman Gusman. (Baca: DPD Bentuk Tim Pengkajian Kasus Irman Gusman)

Senator asal Sumatera Barat itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus rekomendasi gula impor.

(Baca: DPD Bentuk Tim Pengkajian Kasus Irman Gusman)

Keputusan pembentukan tim itu dibuat setelah dua pimpinan DPD, GKR Hemas dan Farouk Muhammad, menggelar pertemuan tertutup, Rabu (21/9/2016) siang.

Pertemuan itu kemudian dilanjutkan rapat dengan tim pengkajian. "Kami sepakat membuat Tim Pengkajian Kasus Irman Gusman. Jadi ini langkah kami dan jadi harapan bahwa tim kajian ini akan menemukan beberapa hal yang perlu dikaji dengan adanya kasus Pak Irman," ujar Hemas di Kompleks Parlemen.