Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Industri Bahan Baku Obat, YLKI Curiga Ada Mafia Impor

Kompas.com - 26/09/2016, 23:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, saat ini Indonesia dalam keadaan mendesak untuk mempunyai industri bahan baku obat.

Pasalnya, selama ini bahan baku obat yang beredar di Indonesia didapat dari impor.

"Saat diskusi dengan apoteker dan dokter, sangat urgent bagi Indonesia untuk punya industri bahan baku obat," kata Tulus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Tulus menuturkan, sebagai negara khatulistiwa, Indonesia memiliki berbagai macam bahan baku obat. Namun ternyata, selama 71 tahun Indonesia merdeka, industri bahan baku obat belum kunjung tercapai.

"Yang kita punya industri tukang racik obat karena semuanya impor," ucap Tulus.

Tulus menyebutkan, selama ini Indonesia masih mengimpor bahan baku dari China dan India. Padahal, kata dia, kedua negara itu memiliki parameter yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia.

"Kenapa kita tidak bisa punya industri bahan baku obat. Ini patut ditelusuri juga apakah ada mafia yang buat kita tetap impor bahan baku obat," ujar Tulus.

Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya kasus vaksin palsu yang diketahui telah berjalan sejak tahun 2003. Tak sampai di situ, peredaran obat palsu kembali membuat publik terkejut.

Wacana penguatan Badan Pengawas Obat dan Makanan mucul sebagai tanggapan untuk mempekuat pengawas obat dan makanan di lapangan.

Pasalnya, BPOM tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelaku pemalsuan sehingga diharapakan pengawasan menjadi optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com