Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Direncanakan Tinjau Lokasi Bencana di Garut

Kompas.com - 26/09/2016, 18:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat.

"Nanti, (datang ke lokasi bencana) setelah tanggap darurat," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di kantornya di Jakarta, Senin (26/9/2016).

Bencana banjir bandang menerjang Garut pada Rabu (21/9/2016). Artinya, tanggap darurat selesai dalam tujuh hari atau 28 September, jika tidak diperpanjang.

Presiden juga akan mencanangkan 'action plan' pemulihan kondisi lingkungan daerah aliran sungai Cimanuk, sungai penyebab banjir itu.

Laporan yang diterima Teten dan diteruskan ke Presiden, kerusakan lingkungan terjadi di daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk, mulai dari hulu hingga pada area pertengahan.

"Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, 40 persen (lingkungan) di hulu sungai itu rusak," ujar Teten.

'Action plan' akan melibatkan kementerian terkait, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian.

Meski demikian, Teten belum mengetahui apa pencanangan itu dilakukan saat Presiden datang ke lokasi bencana atau tidak. Namun, yang jelas pencanangan itu dilaksanakan setelah proses evakuasi korban rampung.

"Jadi fokusnya saat ini memang pencarian harus segera. Presiden memberikan arahan pencarian korban ditingkatkan," ujar Teten.

Hingga Minggu sore, tercatat 33 orang tewas dalam bencana itu. Sementara 20 orang lain hilang.

Kemudian, sebanyak 35 orang mengalami luka-luka dan 6.361 orang sudah mengungsi.

Selain itu, terdapat 2.049 rumah rusak. Jumlah itu meliputi 283 rumah hanyut, 605 rumah rusak berat, 200 rumah rusak sedang dan 961 rumah rusak ringan.

Kompas TV Pencarian Korban Banjir Bandang di Garut Diperluas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com