Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat, PKB, PPP dan PAN Sepakat Usung Pasangan untuk Lawan Ahok-Djarot

Kompas.com - 22/09/2016, 17:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat partai politik mengaku sudah mencapai kesepakatan terkait siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017.

Empat parpol itu adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat di kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (22/9/2016).

"Empat partai sepakat usung sendiri," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers Kamis sore.

Ikut dalam jumpa pers, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan para petinggi empat parpol.

Namun, mereka enggan mengungkap siapa pasangan yang disepakati. Mereka ingin terlebih dulu berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan PKS.

Pembahasan Pilkada DKI di kediaman SBY sudah dilakukan sejak Rabu (21/9/2016) malam hingga dini hari dan dilanjutkan pada Kamis siang.

Pertemuan tersebut tanpa dihadiri perwakilan Gerindra dan PKS.

Di DPRD DKI, Fraksi Demokrat memiliki 10 kursi, PPP 10 kursi, PKB 6 kursi dan PAN 2 kursi. Jika koalisi itu terbentuk, total kursi mencapai 28 kursi atau cukup untuk mengusung pasangan cagub-cawagub DKI.

Hingga saat ini baru pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat yang mendaftar ke KPU. Pasangan itu diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Kompas TV Nasdem: Ahok-Djarot Wajib Lanjutkan Pekerjaan Sampai Selesai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com