Ketua Komisi II: Idealnya Jangan Terlalu Sering Berganti Sistem Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menyatakan, idealnya suatu negara tak sering berganti sistem pemilu.

Hal itu disampaikan Rambe menanggapi usulan pemerintah yang hendak mengombinasikan sistem proporsional terbuka dan tertutup.

"Meski Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu ini masih belum dibahas, menurut saya idealnya kita tidak terlalu sering berganti sistem pemilu," ujar Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

"Supaya yang sudah ada bisa semakin baik pelaksanaanya," kata dia. 

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sistem pemilu legislatif saat ini yakni proporsional terbuka, sebaiknya terus mengalami perbaikan dari awal pelaksanaannya sejak 2009 silam.

Terlebih, menurut Rambe masyarakat juga sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka.

Namun, dia mengaku tak mempermasalahkan jika nantinya dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, ada beberapa fraksi yang menginginkan perubahan dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup.

Sebab, menurut Rambe, bagaimana pun juga pembahasan RUU Pemilu yang berlangsung di DPR merupakan proses politik.

"Jadi yang terpenting undang-undang Pemilu yang baru bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Mau terbuka atau tertutup nanti kita ikuti bersama pembahasannya agar kita bisa paham alasannya," ucap Rambe.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, keputusan untuk mengusulkan sistem kombinasi diambil karena selama ini ada perdebatan.

Rakyat ingin agar pemilu dilakukan dengan sistem proporsional terbuka seperti pada pileg 2004, 2009 dan 2014 lalu. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memilih langsung sosok wakil rakyat di kertas suara.

Sementara, ada juga keinginan dari partai politik agar pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup seperti sebelum 2004. Dengan sistem ini, rakyat hanya memilih partai politik di kertas suara, dengan urutan calon legislatif yang ditetapkan partai.