Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Harus Mahir Membangun Komunikasi dengan Lembaga Lain

Kompas.com - 11/09/2016, 15:13 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa tugas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) cukup berat. Pasalnya, ruang lingkup tugas dari BIN sangat luas karena menyentuh sejumlah aspek dalam penyelenggaraan negara.

"Yakni ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, hukum menjadi wilayah deteksi daripada tugas BIN baik di luar negeri maupun di dalam negeri," ujar Bambang saat dihubungi, Minggu (11/9/2016).

Terkait hal itu, menurut Bambang, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan harus mampu membangun sistem komunikasi yang tepat. Sehingga, koordinasi dengan intelijen dari sejumlah lembaga dapat berjalan baik.

Dengan demikian, laporan yang disampaikan BIN kepada Presiden sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dapat memberi jaminan terwujudnya stabilitas ekonomi dan politik.

(Baca: Bintang Empat di Pundak Budi Gunawan Memicu Matahari Kembar di Polri?)

"Ini cukup berat tugas koordinasi ini. saya kira tidak mudah karena di Indonesia selama ini mengapa sampai kondisinya dalam ekonomi, politik, belum kondusif ini juga karena hubungan-hubungan antar itelijen belum sistemik. Hubungan antar intelijen polisi, bea cukai, dan lain-lainnya harus sistemik," kata Bambang.

Di sisi lain, tugas BIN menjadi semakin berat lantaran kondisi ketahanan nasional RI kini semakin melemah. Hal itu, kata Bambang, dapat dilihat dari masih banyaknya masalah yang harus dihadapi di dalam negeri sendiri.

(Baca: Pemberian Pangkat Jenderal kepada Budi Gunawan Dinilai Lebih Bersifat Politis)

"Masalah tawuran, kriminal, korupsi dan sebagainya," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Bambang, Budi Gunawan harus mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara baik dengan seluruh lembaga yang ada.

"Membangun hubungan yang sistemik antar lembaga ini lah menjadi tugas berat dan PR (pekerjaan rumah) bagi Budi Gunawan," kata dia.

Kompas TV Hal Istimewa saat Pelantikan Wakapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com