Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bintang Empat di Pundak Budi Gunawan Memicu Matahari Kembar di Polri?

Kompas.com - 10/09/2016, 07:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara pada Jumat (9/9/2016), menyisakan sejumlah pertanyaan.

Tak hanya prosesinya yang terkesan mendadak, kenaikan pangkat Budi dari Komisaris Jederal menjadi Jenderal juga menuai polemik.

Kekhawatiran akan dualisme matahari kembar di tubuh Polri pun muncul.

Bintang empat

Saat prosesi pelantikan dilangsungkan, Budi Gunawan terlihat mengenakan setelan jas berwarna hitam berpadu dasi merah dan kemeja putih. Sumpah jabatan pun diucapkan Budi, mengikuti Presiden Jokowi.

"Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik intelijen negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga," ucap Budi.

Setelah mengucapkan sumpah dan mendapat selamat dari Presiden, giliran para tamu undangan yang hadir di Istana Negara memberikan ucapan selamat.

Mereka yang hadir di antaranya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mantan Kepala BIN Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Irman Gusman.

Selain itu, hadir pula jajaran menteri Kabinet Kerja, Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama, sejumlah perwakilan Komisi I DPR, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Pemandangan unik terjadi tatkala Megawati memberikan selamat kepada Budi. Mantan Wakapolri itu langsung mencium tangan Presiden kelima RI.

Budi memang dikenal dekat dengan Megawati, lantaran pernah menjadi ajudannya saat masih menjabat sebagai Presiden saat itu. Kemudian, Budi pun keluar ruangan pelantikan.

Pemandangan baru terlihat di pundak Budi. Sebab, mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu tak lagi memanggul bintang tiga, melainkan bintang empat di pundaknya. Artinya, Budi telah berpangkat Jenderal Polisi.

(Baca: Jabat Kepala BIN, Pangkat Budi Gunawan Jadi Jenderal Bintang Empat)

 

"Alhamdullilah hari ini saya sudah secara resmi menjadi Kepala BIN sekaligus dinaikkan pangkat menjadi Jenderal Polisi bintang empat," kata Budi, kepada wartawan usai pelantikan.

"Tentu amanah ini akan saya tunjukkan lewat pengabdian terbaik sebagai prajurit Bhayangkara sejati, jiwa raga saya untuk merah putih dan NKRI," ucapnya.  

Saat dikonfirmasi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, enggan berkomentar ihwal kenaikan pangkat Budi tersebut.

"Enggak, saya enggak bisa komentar," kata dia.

(Baca: Mensesneg Bungkam soal Kenaikan Pangkat Budi Gunawan)

Wajar

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, kenaikan pangkat Budi menjadi jenderal bersamaan dengan turunnya keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Menurut dia, kenaikan pangkat itu merupakan sesuatu yang lazim. Sebab, Budi masih berstatus aktif di kepolisian.

"Tidak masalah dengan itu," kata Boy saat dihubungi. 

(Baca: Pangkat Jenderal untuk Budi Gunawan Berdasarkan Keputusan Presiden)

Dengan kenaikan pangkat itu, maka ada dua jenderal bintang empat aktif di kepolisian, yaitu Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan besar, terutama bagi Tito dalam memimpin Polri ke depan. Seperti diketahui, Budi merupakan senior Tito di Akademi Kepolisian.

Budi adalah lulusan Akpol tahun 1983, sedangkan Tito merupakan lulusan angkatan 1987.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, terlalu berlebihan jika ada kekhawatiran akan munculnya matahari kembar di tubuh Polri.

Kendati demikian, ia mengingatkan, agar Tito profesional dalam menjalankan tugasnya memimpin Polri.

"Kalau dia ada rasa sungkan, ada rasa ini itu, mungkin saja terganggu. Yang kita harapkan, Pak Tito bener-bener concern sebagai leader," kata Bambang saat dihubungi, Sabtu (10/9/2016).

Ia menuturkan, BIN dan kepolisian memiliki elemen berbeda di dalam menjalankan tugas dan fungsi intelejen.

Secara khusus, intelijen kepolisian memiliki konsentrasi di dalam menghadapi persoalan kriminal. Sementara BIN, memiliki cakupan yang lebih luas, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun yang menjadi pengutamaan BIN meliputi ekonomi, politik, budaya, hukum, serta keamanan.

Bambang menuturkan, ketegasan Tito diperlukan dalam memimpin Polri. Terutama, ketika mengambil kebijakan atas ide dan gagasan yang muncul terkait program kerja yang ingin diterapkan bagi perbaikan Polri ke depan.

"Memang itu harus menata ulang beberapa sasaran program reformasi, dan menata personel yang sejalan dengan dia," ujarnya.

Jika dalam menjalankan tugasnya, masih merasa sungkan karena alasan angkatan, hal itu tentu disesalkan.

Bambang berharap, Tito dapat memisahkan antara urusan pribadinya dengan Budi Gunawan, serta urusan hubungan kedinasan. "Kalau itu dicampur aduk, ya mohon maaf ya, setingkat pejabat tinggi masih gitu ya masih berpikir sempit," kata dia.

Kompas TV Budi Gunawan Resmi Jadi Kepala BIN

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com