Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Pekerja Seni Sindir Pemerintah Lambat Atasi Pembajakan Film

Kompas.com - 30/08/2016, 15:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang para pekerja seni di dunia perfilman untuk makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Hal itu pun dimanfaatkan para pekerja seni untuk menyampaikan keluhan di industri perfilman, salah satunya soal angka pembajakan film yang masih tinggi. Pemerintah dinilai masih lambat dalam mengatasi pembajakan ini.

Pekerja seni yang diundang Jokowi di antaranya sutradara seperti Hanung Bramantyo, Riri Riza dan Mira Lesmana. Ada pula pemain film seperti Ernest Prakasa dan Soleh Solihun.

"Jadi seolah-olah belum ada urgensi untuk melindungi itu, sehingga pemerintah angot-angotan," kata Hanung Bramantyo usai pertemuan tertutup dengan Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2016).

Sutradara film Rudy Habibie ini mencontohkan, untuk mengetahui pembajakan filmnya yang diunggah di internet, ia hanya membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga jam. Namun, pemerintah sendiri justru membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menghapus film yang diunggah secara ilegal itu.

"Mereka minta waktunya seminggu untuk menghapuskan itu, bagaimana itu, padahal saya sendiri bisa melakukan itu dalam tiga jam," ucap Hanung.

Padahal, lanjut Hanung, banyaknya pembajakan film baik secara offline maupun online ini membuat industri perfilman menjadi tidak bekembang.

Penonton film di Indonesia secara legal masih sangat sedikit, paling banyak hanya 5 Juta orang. Padahal Indonesia memiliki penduduk mencapai 250 Juta.

"Sementara di Korea Selatan, yang jumlah penduduknya hanya 50 Juta namun penontonnya bisa sampai 10 Juta orang," ujar Hanung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com