Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Pangkat Tituler Dicabut, Luhut Tetap Jadi Warga Kehormatan

Kompas.com - 19/08/2016, 17:36 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Brimob Brigjen (Pol) Murad Ismail, mengatakan bahwa pangkat Brigjen Pol Tituler pada Luhut L Panjaitan telah dicabut. Luhut adalah mantan ajudan Komjen Muhammad Yasin, perwira Polri yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Ia diamankan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) saat menghadiri upacara HUT ke-71 RI di Istana Negara karena dianggap polisi gadungan.

"Yang pertama sekali kami cabut masalah SKEP (Surat Keputusan), saya diperintah Pak Kapolri (Jenderal Polisi Tito Karnavian) dan saya kemarin sudah rapat dan kami cabut SKEP pangkat tituler itu," ujar Murad di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

Meskipun demikian, lanjut Murad, Luhut tetap menjadi warga kehormatan. Pasalnya, Luhut mempunyai jasa kepada Komjen M Yasin.

(Baca: Pria Berseragam Polisi Dicokok Saat Jokowi Turun dari Panggung Istana)

"Ya, dia warga kehormatan. Mungkin dia punya jasa dulu waktu jamannya Pak Yasin. Pak Luhut itu yang jaga Pak Yasin sampai meninggal. Pak Yasin kan Bapak Brimob pertama bapak polisi kita. Jadi itu Brimob merasa terharu zaman itu mungkin, karena ada masukan-masukan, sehingga dikasih warga kehormatan," tutur dia.

Ia menambahkan, pangkat Brigjen Pol Tituler pada Luhut yang menimbulkan kontroversi bukanlah kesalahan Luhut maupun pihak Brimob. Menurut dia, saat itu ada kekeliruan yang dilakukan staf Brimob.

(Baca: Polisi Benarkan Pria yang Diamankan Saat Upacara di Istana Negara adalah Anggota Kehormatan Brimob )

"Tidak ada yang salah, mungkin karena ketidaktahuan saja, ketidaktahuan staf Brimob, sehingga itulah terjadi seperti ini tapi sebenarnya tidak ada yang salah," kata dia.

Sebelumnya, Luhut diamankan anggota kepolisian saat upacara kemerdekaan di Istana Negara sedang berlangsung.

Luhut diamankan setelah Presiden Joko Widodo turun dari pangung Istana Merdeka untuk menyalami satu per satu tamu undangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com