Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proklamasi, Persatuan, dan Haluan Negara dalam Pidato Ketua MPR di Sidang Paripurna

Kompas.com - 16/08/2016, 13:21 WIB
advertorial

Penulis

Hari ini, Selasa (16/08/2016), sidang Paripurna MPR tahun 2016 dilaksanakan. Dalam sidang yang berlangsung pada pukul 09.00 WIB pagi tersebut dihadiri oleh para petinggi negeri, termasuk Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bercerita mengenai kisah pembuatan teks Proklamasi. Proklamasi yang ditulis di atas selembar kertas dari buku tulis anak sekolah itu pendek saja, tidak dipahat di atas parkamen dari emas. Namun dari situlah Indonesia merdeka.

Pada saat itu, Bung Karno meminta Bung Hatta saja yang membuatnya, menurut beliau bahasa Bung Hatta dianggap terbaik. Bung Hatta pun menjawab “Lebih baik Bung menuliskannya, saya mendiktekannya”.

“Dialog kedua proklamator itu sangat manis untuk dikenang dan syahdu untuk direnungkan. Mereka saling menghormati dan mengetahui peran serta kelebihan masing-masing. Mereka saling melengkapi, menyatu, dan bersatu,” ujar Zulkifli di Ruang Rapat Paripurna Komplek MPR, DPR, dan DPD.

Pidato tersebut disampaikan di hadapan para anggota MPR dan tamu undangan. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden keenam Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden kesebelas Boediono juga terlihat hadir dalam sidang kali ini.

Menurut Zulkifli, kedua proklamator tersebut menggambarkan dan mewakili suasana kebatinan seluruh rakyat. Tanpa persatuan tak akan lahir Indonesia, ungkapnya lagi.

“Tanpa persatuan tak akan bertahan Indonesia hingga berbilang abad. Tanpa persatu tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak akan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu, itu yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari hingga seterusnya," kata Zulkifli menambahkan.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli juga membahas mengenai kuatnya keinginan masyarakat untuk menghidupkan kembali haluan negara. Tujuannya adalah supaya kepentingan menjadi lebih terukur, terencana, terwujud, dan tidak terhenti hanya pada saat pidato atau kampanye saja.

MPR sendiri meyakini pentingnya haluan negara untuk menghindari terjadinya penyelewengan pergaulan global. “Isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. Juga menjadi arah dan visi menuju bangsa yang produktif dan bersaing tinggi,” tegasnya.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com