Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Muhadjir Effendy Tanggapi Petisi Penolakan "Full Day School"

Kompas.com - 15/08/2016, 17:29 WIB

KOMPAS.com - Puluhan ribu warga masyarakat menandatangani petisi untuk menolak program kurikuler yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy pun memberikan tanggapan resmi terkait penolakan program yang dulu dikenal publik sebagai "Full Day School" itu.

Menteri yang baru dilantik pada 27 Juli lalu itu mengungkapkan pernyataannya melalui layanan fitur Pembuat Kebijakan yang tersedia di laman Change.org.

"Saya mengikuti perkembangan diskusi dan percakapan di pelbagai media sosial, media cetak hingga elektronik terkait gagasan untuk menambah jam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang nyata-nyata memiliki kepedulian guna perbaikan dunia pendidikan kita," kata Muhadjir, dalam keterangan persnya, Senin (15/8/2016).

"Saya juga menghargai petisi 'Tolak Pendidikan Full Day School/Sehari Penuh di Indonesia' yang digulirkan Saudara Deddy Mahyarto Kresnoputro yang telah mencapai 41 ribu lebih pendukung," ujarnya.

Bahkan tanggapan resmi Mendikbud tersebut  juga telah dikomentari oleh para penandatangan.

"Tidak semua murid nyaman berada seharian di sekolah, tidak semua murid mempunyai gizi yang baik mengikuti program FDS," kata Sudi Hardjono.

Sebelumnya diberitakan ramainya penolakan atas penerapan 'full day school' yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sebagian penolakan tersebut terwakili oleh dua orang pembuat petisi. Pertama, Deddy Mahyarto Kresnoputro, salah seorang yang menyebut dirinya sebagai orangtua murid.

(Baca: Tak Setuju Usulan Mendikbud, Orangtua Siswa Gagas Petisi "Tolak Full Day School")

Sedangkan petisi yang kedua dibuat oleh Gita Putri Damayana, seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

"Pertama, tidak ada studi atau riset maupun statistik yang ditunjukkan oleh Menteri Muhadjir yang membuktikan bahwa benar anak Indonesia akan lebih baik dengan kebijakan full day schooling," tulisnya.

"Kedua, kebijakan ini sangat bias di kota besar, mengabaikan anak-anak Indonesia yang dalam kesehariannya sepulang sekolah membantu orangtuanya sebagai bertani, melaut dan berdagang. Ketiga, agar Mendikbud berhenti menjadikan anak Indonesia sebagai percobaan. Dari mulai gonta-ganti kurikulum hingga kebijakan full day school seakan coba-coba mana yang efektif untuk satu generasi."

(Monalisa/ant)

Kompas TV Pengamat: Pendidikan Karakter Butuh Proses Panjang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com