Kepala BPJN IX Maluku Akui Berikan Amplop "Oleh-oleh" untuk Anggota Komisi V DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, mengaku menyerahkan amplop berisi uang kepada anggota Komisi V DPR yang melakukan kunjungan kerja di Maluku pada 4 Agustus 2015.

Hal itu diakui Amran saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan bagi terdakwa anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.

Menurut Amran, ada lebih dari 20 anggota Komisi V DPR.

"Itu waktu kunjungan anggota DPR di Maluku, karena saya baru sebulan, saya tanya kebiasaan teman-teman di sana bagaimana. Ya kami ingin sekadar berikan oleh-oleh," ujar Amran kepada hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Menurut Amran, saat itu ia bertanya kepada stafnya yang bernama Iqbal.

Ia bertanya, apakah ada voucher atau oleh-oleh yang bisa diberikan kepada anggota Komisi V DPR.

Selanjutnya, menurut Amran, Iqbal meminta pengusaha bernama Abdul Khoir untuk menyediakan uang bagi anggota Komisi V DPR.

"Lalu disiapkan dalam amplop dan diberikan kepada semua anggota DPR," kata Amran.

Seusai melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada Agustus 2015, sejumlah anggota Komisi V DPR mengusulkan proyek yang akan dikerjakan dengan dana aspirasi yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, usulan proyek tersebut kini terhenti, karena sejumlah anggota Komisi V DPR diduga menerima suap dari para pengusaha yang akan berharap mengerjakan proyek tersebut.

Selain menetapkan Amran dan Damayanti sebagai tersangka, KPK juga menetapkan dua anggota Komisi V DPR sebagai tersangka.

Keduanya yakni, Budi Supriyanto (Fraksi Golkar) dan Andi Taufan Tiro (Fraksi PAN).