PKS Akan Terus Desak Pergantian Fahri Hamzah sebagai Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyayangkan sikap Pimpinan DPR RI yang belum memproses pergantian Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifa.

"Kami berharap pimpinan DPR bisa memisahkan antara Pak Fahri sebagai anggota DPR dan Pak Fahri sebagai pimpinan anggota DPR," ujar Sohibul di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

"Sebagai anggota DPR mengajukan ke pengadilan, it's okay, kami ikut sampai inkracht (berkekuatan hukum tetap) nanti. Tapi kalau pimpinan itu adalah kewenangan dari fraksi," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Sohibul, PKS akan mendesak pimpinan DPR agar segera memproses pergantian tersebut.

"Karena itu hak kami, harusnya (Fahri) sudah digantikan," kata dia.

Sohibul mengatakan, akan terus berkomunikasi kepada pimpinan DPR. Jika pergantian tersebut tidak diproses, ia mengaku, PKS akan melakukan protes.

"Ke pimpinan yang terkait ini dan ini ranahnya tentu juga bisa kami sampaikan bahwa ini merupakan pelanggaran dari kode etik, karena pimpinan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan," ujarnya.

Berdasarkan UU MD3 dan tata tertib DPR, disebutkan bahwa proses pergantian kepemimpinan merupakan hak fraksi yang tidak perlu menunggu proses hukum yang sedang berjalan diputuskan.

Terkait pemecatan ini, Fahri menggugat tiga pihak ke pengadilan. Mereka yang digugat ialah Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS.

Fahri dan pengacaranya meminta agar pimpinan DPR tidak memproses pergantian baik sebagai Wakil Ketua DPR maupun anggota DPR.

Pimpinan DPR diminta menunggu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Ia berharap bahwa dari proses lobi politik itu muncul kesepahaman dalam proses pergantian kursi Wakil Ketua DPR meskipun saat ini Fahri telah membuat laporan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.