Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Vaksin Resmi Dibentuk

Kompas.com - 28/07/2016, 22:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR resmi membentuk Tim Pengawas (Timwas) Peredaran Vaksin palsu.

Pembentukan Timwas tersebut diumumkan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari ini, Kamis (28/7/2016).

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pembentukan Timwas bertujuan agar cakupan pengawasan DPR terhadap upaya pemerintah dalam memberantas peredaran vaksin palsu semakin luas.

Timwas ini beranggotakan 25 orang yang terdiri dari seluruh komisi dan fraksi yang diketuai langsung oleh pimpinan DPR.

"Pengawasan peredaran vaksin palsu ini kan perspektifnya luas, bisa dari perspektif kesehatan, bisa dari perspektif tata niaga dan industrinya. Jadi lebih luas dari Panitia Kerja (Panja) obat dan vaksin palsu Komisi IX," kata Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

"Jadi dengan adanya timwas yang terdiri dari lintas komisi dan fraksi rekomendasi yang dihasilkan selain berperspektif luas juga bisa cepat karena diisi dari berbagai ahli," lanjut dia.

Komisi IX DPR telah sepakat akan menindaklanjuti kasus vaksin palsu dengan membentuk Panitia Kerja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Palsu.

Wakil Ketua Komisi IX Ermalena mengatakan, panja tersebut akan aktif mulai pekan depan.

"Minggu depan kami sudah mulai efektif untuk melaksanakan rapat-rapat panja," ujar Ermalena, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com