Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham Yakin Tak Ada Kader Golkar yang Suap Panitera PN Jakut

Kompas.com - 26/07/2016, 15:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham meyakini tidak ada kader Golkar yang menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

Hal tersebut disampaikan Idrus menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini tengah menyelidiki dugaan suap penanganan sengketa Partai Golkar pada Juli 2015 lalu.

"Sampai hari ini setelah kita cek baik pihak Ancol dan Bali semua beri konfirmasi kita berjalan baik sesuai aturan," kata Idrus di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

(Baca: Pengacara Saipul Jamil Minta Penyidik KPK Usut Uang 700 Juta di Mobil Panitera)

Idrus mempersilakan KPK untuk mengusut dugaan suap terkait sengketa Golkar ini. Namun ia memastikan, apa pun hasil penyidikan yang dilakukan KPK, hal tersebut tidak akan mempengaruhi status Partai Golkar yang sudah bersatu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali pada Mei 2016 lalu.

"Kami selama ini selalu menjaga betul jangan sampai proses hukum dinodai hal yang menyimpang," ucap Idrus.

Idrus pun menghimbau kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tidak mempermasalahkan lagi rekonsiliasi partai Golkar meskipun kini muncul dugaan suap terkait penanganan sengketa dualisme kepemimpinan partai berlambang pohon beringin.

(Baca: KPK Duga Anggota DPR Sareh Wiyono Suap Panitera PN Jakut Rp 700 Juta)

"Seluruh masalah Partai Golkar sudah kita akhiri. Kalau sudah bagus-bagus begini ada yang mengungkit lagi kita ketawa-ketawa aja," ucap Idrus.

Seperti dikutip Tribunnrews, KPK tengah mendalami dugaan uang Rp 700 juta di mobil tersangka Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi. Uang tersebut diduga terkait pengurusan sengketa Partai Golkar pada Juli 2015 lalu.

Uang tersebut ditemukan penyidik KPK saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rohadi.

Uang tersebut sebelumnya juga diduga berasal dari anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sareh Wiyono. Namun, hal ini dibantah kuasa hukum Rohadi yang menyatakan kliennya tak jadi meminjam uang dari Sareh.

Kompas TV KPK Geledah Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com