Menteri yang "Ngaco" Sudah Saatnya Digeser Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya untuk mengganti para menteri yang tidak cakap bekerja.

Faktor loyalitas tidak bisa menjadi acuan untuk mempertahankan menteri tersebut.

"Buat apa pertahankan orang loyal tapi bodoh, ngaco. Keloyalan tidak cukup. Jangan katanya loyal kemudian dipertahankan," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2016).

Menurut Ikrar, jika hanya memperhatikan aspek loyalitas, kabinet Kerja tidak akan berjalan dengan baik. Meski demikian, Ikrar menilai sosok yang pintar juga tidak cukup untuk mengisi kabinet.

(Baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

"Buat apa pertahankan orang pintar, cerdas tapi kebijakannya bertentangan dengan Presiden. Buat apa dipertahankan kalau nanti dia jadi Brutus atau orang yang menikam dari belakang," ucap Ikrar.

Ikrar menilai Presiden harus mencari sosok yang loyal, pintar, cerdas, rajin, dan strategis dalam menjalankannya kebijakan pemerintah. Ikrar menyadari tidaklah mudah mencari sosok seperti itu dalam dunia politik.

Meski demikian, kata dia, hal itu dapat dilakukan.

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

"Presiden harus tegas. Ini harusnya reshuffle kedua dan yang terakhir. Dua tahun lagi orang sudah sibuk persiapan pemilu 2019," tutur Ikrar.

Menurut Ikrar, Presiden Jokowi harus memilih orang yang sejalan dengan pikirannya dalam memajukan Indonesia, mewujudkan Nawacita, dan memenuhi janji kampanye dalam tiga tahun mendatang. Tanpa itu, menurut Ikrar Presiden Jokowi tidak dinilai sebagai Presiden yang berhasil.

Wacana reshuffle kabinet kembali muncul setelah PAN dan Golkar menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Namun, Presiden hingga saat ini enggan memastikan ada atau tidaknya reshuffle kabinet.

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Ia hanya memastikan evaluasi kerja para menteri selalu dia lakukan. Presiden mengaku bahwa penilaian masyarakat menjadi bahan masukan baginya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.

Bagi Jokowi, penilaian masyarakat penting karena mereka yang merasakan kerja pemerintah.