Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar: PAN dan Golkar Cukup Diberi Satu Kursi Menteri

Kompas.com - 26/07/2016, 09:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar tidak dapat langsung mendapatkan posisi penting di pemerintahan bila perombakan kabinet terjadi.

Menurut Ikrar, keduanya tidak perlu diberi banyak kursi di Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

"PAN itu dikasih satu saja. Kan dia fraksi terkecil di DPR. Golkar dikasih satu saja cukup. Dia sudah dapat dua kursi penting di kabinet. Satu Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dan Menko Polhukam (Luhut Binsar Panjaitan)," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2016).

(baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

Menurut Ikrar, jika Golkar mendapat lebih dari satu kursi menteri, maka akan menimbulkan amarah dari partai yang sejak semula mendukung pemerintah. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"PKB itu selalu bicara mengenai loyalitas karena itu memang senjata PKB," ucap Ikrar.

Ikrar menilai, PKB akan merasa kesal bila kadernya terkena reshuffle. Terlebih bila partai yang baru saja mendukung pemeritah mendapat porsi lebih banyak di kabinet.

(baca: Ini Komentar Jokowi soal Kepuasan Masyarakat yang Meningkat terhadap Pemerintah)

"PKB merasa, 'lah kami yang mendukung dari awal, kita yang berjuang dari awal cuma dikasih segitu'. Kemudian ada partai baru masuk dapat tambahan yang banyak, apalagi kalau nanti ngambil posisi PKB, terang saja PKB ngamuk," tutur Ikrar.

Wacana reshuffle kabinet kembali muncul setelah PAN dan Golkar menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Namun, Presiden hingga saat ini enggan memastikan ada atau tidaknya reshuffle kabinet. Ia hanya memastikan evaluasi kerja para menteri selalu dia lakukan.

(baca: Jokowi Pakai Penilaian Masyarakat untuk Evaluasi Menteri)

Presiden mengaku bahwa penilaian masyarakat menjadi bahan masukan baginya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.

Bagi Jokowi, penilaian masyarakat penting karena mereka yang merasakan kerja pemerintah.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com