Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Penjara dengan Tingkat Keamanan Supermaksimum

Kompas.com - 25/07/2016, 16:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari tempat untuk membangun kawasan penjara dengan tingkat keamanan yang maksimum.

Kawasan penjara tersebut akan dibangun dalam beberapa tahun ke depan.

"Nah kami bangun ini dalam beberapa tahun ke depan, satu supermaximum security. Kami lagi cari satu kawasan," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Bila ada tambahan anggaran, kalau bisa tahun depan," ujarnya.

Yasonna mengatakan, arahan membangun kawasan penjara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi tersebut, Kemenkumham akan menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain itu, Kemenkumham juga akan melibatkan Polri dan TNI.

"Jadi komprehensif sekali dan luas tempatnya. Pengawasannya terintegrasi. Standarnya ketat sekali. Seperti di luar negeri. Di situ ada napi teroris, lalu buat bandar-bandar besar dan napi-napi kelas berat," ucap Yasonna.

Yasonna mengatakan, pengamanan penjara tersebut akan menggunakan CCTV untuk di dalam ruangan dan setiap blok penjara. Selain itu, telepon genggam tidak diijinkan masuk.

Kemenkumham juga akan mengkaji lebih jauh terkait keamanan penjara tersebut. Menurut Yasonna, penjara Nusakambangan tidak bisa menampung narapidana kelas berat dalam jangka panjang.

Yasonna menyebut bahwa Nusakambangan akan menampung narapidana kasus umum.

"Memang yang napi umum bisa di Karanganyar, tapi pada jangka panjang kita punya fasilitas itu, yang betul-betul pengawasannya terintegrasi," tutur Yasonna.

Kompas TV 5 Petugas Lapas Bentiring Jalani Tes Urine
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com