Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan 10 Juta Turis China ke Indonesia, Ini Alasannya

Kompas.com - 20/07/2016, 13:49 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memprediksi bahwa pemasukan terbesar devisa negara akan berasal dari sektor pariwisata pada 2019.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah telah menargetkan 10 juta turis China datang ke Indonesia hingga 2019.

"Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengundang para turis China untuk datang ke Indonesia," ujar Luhut saat melakukan pertemuan dengan wartawan di ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

Pemerintah beralasan, turis asal China termasuk ke dalam golongan wisatawan yang sering melakukan perjalanan. Mereka pun tidak segan untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar.

Menurut Luhut, saat ini beberapa negara seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, bahkan negara di Eropa telah menargetkan turis China sebagai wisatawan andalan.

Negara-negara tersebut menyiapkan infrastruktur hingga panduan wisata dengan menggunakan bahasa China.

"Turis yang paling sering berwisata, ramah dan generous itu turis China. Di Jepang sekarang menggunakan panduan berbahasa China di tiap destinasi wisatanya," kata Luhut.

Berdasarkan data Kemenko Polhukam dari UNWTO dan Travel Guide China, penduduk China melakukan 127,9 juta kali perjalanan internasional pada 2015.

Rata-rata pengeluaran dari perjalanan tersebut mencapai 2,285 dollar AS per trip atau setara dengan Rp 292 miliar.

Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat (1.536 dollar AS), Inggris (976 dollar AS), Rusia (948 dollar AS), Kanada (919 dollar AS), Korea Selatan (1.295 dollar AS), dan Italia (887 dollar AS).

Sementara itu, menurut Luhut, Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah wisata andalan Indonesia, seperti Raja Ampat dan Danau Toba.

Kompas TV Pantai Kuta Selalu Menarik Minat Wisatawan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com