Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Bolehkan Vaksin Impor meski Rawan Dipalsukan

Kompas.com - 19/07/2016, 16:44 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pemerintah tidak melarang rumah sakit untuk membeli vaksin buatan perusahaan farmasi dari luar negeri.

Menurut Nila, tidak semua kebutuhan vaksin dibuat di dalam negeri oleh PT Bio Farma.

"Untuk imunisasi wajib, rumah sakit swasta bisa meminta dari pemerintah, namun rumah sakit swasta boleh membeli vaksin impor," ujar Nila dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Selain rumah sakit swasta, menurut Nila, rumah sakit pemerintah juga dapat membeli vaksin impor yang tidak digunakan sebagai imunisasi wajib.

Vaksin impor juga diperbolehkan apabila jenis vaksin tertentu tidak diproduksi oleh PT Bio Farma.

"Misalnya seperti cacar air, itu tidak wajib. Tapi yang ingin dan membutuhkan, ada dari impor. Yang dari kami itu misalnya vaksin rabies, bukan imunisasi wajib, tapi kami sediakan, tapi impor (karena tidak diproduksi Bio Farma)," kata Nila.

Beberapa produsen farmasi luar negeri yang memproduksi vaksin untuk diimpor ke Indonesia misalnya, Sanofi, Glaxosmithkline, dan Pfizer.

"Jadi memang ada beberapa dari impor. Yang diimpor bisa sama seperti yang untuk imunisasi wajib, atau pilihan," kata Nila.

Namun, yang menjadi masalah, menurut Nila, beberapa rumah sakit swasta mengambil vaksin dari distributor yang tidak resmi. Diduga, distributor tersebut menyalurkan vaksin yang kandungannya diragukan atau palsu.

Kompas TV Menkes: Anggaran Pengadaan Vaksin Ditambah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com