Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Ketua MPR Kecam Kudeta Turki

Kompas.com - 18/07/2016, 09:43 WIB
advertorial

Penulis

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengecam percobaan kudeta oleh sekelompok faksi militer di Turki. Dalam akun Twitternya, @ZUL_Hasan, ia menentang penggunaan senjata dalam merebut kekuasaan.

"Mengecam kudeta sekelompok faksi militer di Turki. Penggunaan senjata untuk merebut kekuasaan demokratis tidak dibenarkan dengan dalih apapun," ujar Zulkifli melalui akun Twitter-nya, Sabtu (16/7/2016).

Zulkifli menilai penggunaan senjata dalam merebut kekuasaan bertentangan dengan ideologi demokrasi. Oleh karena itu ia menentang keras aksi yang dilakukan oleh sekelompok militer di Ankara, ibu kota Turki.

"Komitmen terhadap demokrasi mensyaratkan kesadaran kolektif bahwa tak ada ruang untuk kudeta dan kekerasan senjata dalam kehidupan," tulis Zulkifli.

Meski demikian, Zulkifli menyatakan perlawanan rakyat Turki terhadap kudeta menegaskan satu hal penting, yakni dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, prinsip dalam menjalankan negara berdemokrasi harus didasari kepentingan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan.

Tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Namun, Zulkifli berpesan kepada seluruh WNI yang berada di sana untuk berhati-hati.

Zulkifli pun mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap menjaga solidaritas guna memelihara demokrasi. Sebab, demokrasi merupakan tonggak dari Pancasila.

"Mari terus merawat dan perbaiki demokrasi sebagai jalan untuk mewujudkan janji kebangsaan kita, yaitu Indonesia tanpa kesenjangan," ujar Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com