Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IX Panggil Bareskrim Untuk Ungkap Rumah Sakit Pelanggan Vaksin Palsu

Kompas.com - 13/07/2016, 16:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan dalam Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun diundang dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kamis (14/7/2016, besok. 

Kebijakan pemanggilan ini, kata Dede, karena selain badan milik Polri itu menyidik kasus ini, Bareskrim pula yang meminta Menkes agar tak mempublikasi identitas 14 rumah sakit yang terlibat penggunaan vaksin palsu. 

(Baca: Menkes Tak Mampu Jawab soal Vaksin Palsu, Komisi IX Tunda Bahas Anggaran Kemenkes)

Sedianya, siang tadi, Komisi X rapat membahas anggaran bersama Kemenkes. Namun pimpinan rapat memutuskan menunda pembahasan karena Menkes tak mampu menjawab detail kasus vaksin palsu. 

"Kami sadar, penyembunyian identitas 14 rumah sakit itu memang untuk penyelidikan dalam upaya menangkap pelaku yang lebih besar, tapi bagaimanapun juga masyarakat sebagai pengguna jasa rumah sakit kan menunggu kepastian," kata bekas Wakil Gubernur Jawa Barat itu usai memimpin raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Dede mengaku Komisi IX sebelumnya mengingatkan Bareskrim melalui Menkes agar dua pekan sejak penyidikan, identitas 14 rumah sakit itu mesti diumumkan.

"Nah, makanya kami akan tagih itu (identitas 14 rumah sakit) yang terlibat penggunaan vaksin palsu, ini juga sebagai pembuktian Pemerintah kepada masyarakat bahwa mereka memang bekerja memberantas peredaran vaksin palsu," papar Dede.

"Kami juga berharap di raker besok, Menkes secara tegas menjawab sanksi administratif apa yang akan diberikan kepada pihak yang terlibat dalam penggunaan vaksin palsu," lanjut Dede

Senada, anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning pun mendesak identitas ke-14 rumah sakit tersebut dipublikasi.

"Jika Bu Menkes tidak juga mempublikasikan identitas ke-14 rumah sakit itu, maka saya curiga ada sindikat yang dilindungi," kata Ribka dalam raker tersebut.

Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan, setidaknya 197 anak yang terindikasi terpapar vaksin palsu. Mereka akan divaksin ulang secara gratis. Kepolisian sudah menetapkan 18 orang sebagai tersangka.

(Baca: Sikapi Vaksin Palsu, Pembahasan Anggaran Kemenkes Diminta Ditunda)

Dari hasil penelusuran satgas, rumah sakit yang berlangganan vaksin palsu bertambah menjadi 14 rumah sakit yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Namun, polisi enggan menjelaskan secara spesifik di daerah mana rumah sakit tersebut berada.

Distribusi vaksin palsu tersebar di sekitar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Banten, Medan, Aceh, dan Padang. Selain 14 rumah sakit, fasilitas kesehatan yang baru diketahui berlangganan vaksin palsu yakni dua klinik, dua apotek, dan satu toko obat.

Kompas TV Rumah Mewah Tersangka Vaksin Palsu Disita
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com