Menkes Tak Mampu Jawab soal Vaksin Palsu, Komisi IX Tunda Bahas Anggaran Kemenkes

Kompas.com - 13/07/2016, 14:46 WIB
Menteri Kesehatan, Nila Moeloek (paling kiri), Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid, perwakilan Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Kesehatan, Nila Moeloek (paling kiri), Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid, perwakilan Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat kerja (raker) Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/7/2016), berakhir dengan penundaan pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2017.

Sebab, Komisi IX DPR menilai Menkes tak mampu memberi penjelasan yang memuaskan saat dicecar mengenai perkembangan kasus vaksin palsu.

"Jadi, harusnya hari ini bersama Menkes. Kami memang akan membahas anggaran Kemenkes di tahun 2017, tetapi karena penjelasan tentang vaksin palsu belum jelas, ya kami tunda dulu pembahasan anggarannya," kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf seusai memimpin rapat.

(Baca: Anak yang Terpapar Vaksin Palsu Bertambah Jadi 197 Orang)

Dia menyatakan, penundaan tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan DPR untuk memastikan Kemenkes mampu menangani persoalan tersebut.

"Vaksin palsu ini kan masalah yang mendesak. Ini masyarakat sudah menjerit karena khawatir anak-anak mereka menggunakan vaksin palsu saat imunisasi. Kalau anggaran kan buat Kemenkes, makanya kami ingin yang lebih mendesak dibahas dulu," tutur Dede.

Namun, Dede menambahkan, penundaan pembahasan anggaran tak akan mempersulit kinerja Kemenkes pada tahun 2017. Komisi IX menargetkan pembahasan anggaran bisa selesai sebelum memasuki masa reses, yakni 28 Juli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: BPOM Temukan Vaksin Palsu di Luar Jakarta)

"Tadi jawaban Menkes masih ngambang, terutama saat ditanya siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus vaksin palsu ini dan sanksi administratif apa saja yang akan dan telah dilakukan oleh Kemenkes terhadap rumah sakit yang terbukti menggunakan vaksin palsu," kata Dede.

Komisi IX pun akan mengadakan raker kembali bersama Kemenkes, Kamis (14/7/2016) besok, untuk memastikan kedua hal tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi 1 Juta Per Hari Diharapkan Segera Terealisasi

Vaksinasi 1 Juta Per Hari Diharapkan Segera Terealisasi

Nasional
Tiga Vonis Rizieq Shihab yang Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa...

Tiga Vonis Rizieq Shihab yang Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa...

Nasional
Ini Panduan Kemenag Terkait Penanganan Jenazah Pasien Covid-19...

Ini Panduan Kemenag Terkait Penanganan Jenazah Pasien Covid-19...

Nasional
Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Tokoh Perempuan Ini Minta Anak Muda Terlibat dalam Pelaksanaan PON Papua

Nasional
Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Rampungkan Tiga Bendungan Proyek Strategis Nasional

Nasional
Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

Nasional
Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Tes Swab RS Ummi, Menantu Rizieq Banding

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Dalam Tahap Klarifikasi

Nasional
Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Pukat UGM: Keuntungan Negara Menyita Mobil Pinangki Tak Sebanding dengan Kerusakan yang Ditimbulkan

Nasional
Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Ketua Badan Pengkajian MPR: Tak Ada Kajian soal Perubahan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Kemendikbud Ristek: Kebijakan PTM Terbatas Disesuaikan Kondisi Daerah

Nasional
Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Nasional
Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Nasional
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X