Sikapi Vaksin Palsu, Pembahasan Anggaran Kemenkes Diminta Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menilai, sebaiknya pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan ke depannya ditunda.

Pasalnya, dengan anggaran yang besar pun Kemenkes dinilainya tetap gagal menyediakan vaksin berkualitas bagi masyarakat.

"Jadi besok-besok ditunda saja kalau bahas anggaran sama Kemenkes. Biar saja Kemenkes selesaikan masalah vaksin palsu dulu, baru bahas anggaran dengan DPR," ujar Ribka dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Ribka menambahkan, persoalan vaksin palsu ini bukanlah persoalan sederhana. Sebab kesehatan merupakan sektor strategis di masyarakat.

Bahkan di negara maju, kata dia, kesehatan merupakan sektor terpenting kedua setelah pertahanan. Hal itu terlihat dalam postur anggarannya.

"Percuma kalau anggaran pendidikan 20 persen, tapi anak-anaknya idiot, beloon, enggak ada gunanya semua itu," tutur Ribka.

"Jadi Bu Menkes harus mempertanggungjawabkan anggaran Kemenkes yang besar ini supaya bisa menyehatkan masyarakat. Jangan karena rakyat maunya yang murah lantas diberi vaksin yang palsu," lanjut dia.

Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan, setidaknya 197 anak yang terindikasi terpapar vaksin palsu. Mereka akan dilakukan vaksin ulang secara gratis.

Kepolisian sudah menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Dari hasil penelusuran satgas, rumah sakit yang berlangganan vaksin palsu bertambah menjadi 14 rumah sakit yang tersebar di Jawa dan Sumatera.

Namun, polisi enggan menjelaskan secara spesifik di daerah mana rumah sakit tersebut berada.

Distribusi vaksin palsu tersebar di sekitar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Banten, Medan, Aceh, dan Padang.

Selain 14 rumah sakit, fasilitas kesehatan yang baru diketahui berlangganan vaksin palsu yakni dua klinik, dua apotek, dan satu toko obat.