Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI Kembali Disandera, Kewibawaan Indonesia Dipertanyakan

Kompas.com - 11/07/2016, 15:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari prihatin penyanderaan warga negara Indonesia kembali terjadi. Terakhir, tiga anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera.

Ia menilai, penyanderaan WNI yang sudah kesekian kalinya menunjukkan bahwa negara telah dilecehkan dan kewibawaan Indonesia tak diperhitungkan.

"Komisi I prihatin sekali dengan penculikan keempat dan mereka tidak menghitung kita. Kalau kita disegani, tidak mungkin ada pihak yang berani menculik warga negara Indonesia," tutur Abdul saat dihubungi, Senin (11/7/2016).

Ia menambahkan, pemerintah tak bisa melakukan usaha penyelamatan dengan instan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu membangun diplomasi luar negeri yang semakin baik.

(Baca: Jokowi Minta Pemerintah Filipina Beri Perhatian Khusus soal Penyanderaan WNI)

Kedua, postur Indonesia harus lebih diperhitungkan di mata asing, terutama dengan membentuk citra kewibawaan negara.

Abdul menilai, diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia masih belum efektif mengingat masalah penyanderaan masih terjadi.

"Diplomasinya belum berhasil karena ternyata tidak sampai hasilnya dipahami di bawah. Kenyataannya masih ada yang disandera," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ia pun mengingatkan agar solusi untuk penyanderaan ini tidak diarahkan pada pemberian tebusan kepada pihak Abu Sayyaf.

(Baca: Pemerintah Izinkan Perusahaan Tebus 7 WNI yang Disandera)

Pemerintah, kata Abdul, seharusnya tidak sekadar menjadikan penyanderaan ini sebagai bahan pembelajaran semata.

"Belajarnya jangan terlalu lama, apalagi ini sudah keempat kalinya," tutup Abdul.

Tiga WNI Lorens Koten selaku juragan kapal, Emanuel, dan Teodorus Kopong sebagai ABK diculik di perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.

(Baca: Filipina Kerahkan 6.000 Tentara Kepung Lokasi Penyanderaan 7 WNI)

Ketiganya berada di kapal pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim. Ketiga WNI diculik oleh lima orang bersenjata laras panjang yang berbahasa Sulu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com