Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Jangan Melawan Terorisme dengan Kekerasan

Kompas.com - 07/07/2016, 15:01 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berharap Pemerintah Indonesia berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait upaya pemberantasan terorisme.

Menurut dia, para pemimpin dunia seharusnya tidak membuat kebijakan yang justru akan melahirkan kekerasan seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan War on Terror-nya.

"Saya imbau kepada Pemerintah, jangan melawan kekerasan dengan kekerasan karena malah nanti akan aksi-aksi teror yang baru. Jangan membuat keputusan yang menciptakan kekerasan. Itu hanya akan menciptakan kekerasan lain. Kita bisa belajar dari kegagalan Amerika Serikat soal pemberantasan terorisme," ujar Jimly saat ditemui di rumahnya, Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).

Hal itu disampaikan Jimly menyikapi rentetan serangan teror menjelang Idul Fitri, baik di luar negeri maupun di Indonesia.

(baca: Raja Salman Akan Bertindak dengan "Tangan Besi" Para Pencuci Otak Pemuda Arab Saudi)

Jimly berpandangan, kebijakan tersebut dapat memicu aksi-aksi teror yang baru. Dia percaya apabila kekerasan dilawan dengan kekerasan tidak akan membawa solusi dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Oleh sebab itu, Indonesia sebaiknya belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam memerangi terorisme, jangan sampai kebijakan yang diambil justru malah menyuburkan aksi teror.

Dia pun berharap serangkaian peristiwa teror bom yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak mengganggu proses silahturahim di tengah masyarakat.

(baca: Kapolri: Tidak Ada Cara Mujarab Antisipasi Aksi Teror Bom Bunuh Diri)

Menurut Jimly, serangkaian aksi teror tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya teroris itu adalah musuh bersama bangsa Indonesia dan tidak bisa dikaitkan dengan agama manapun.

"Setiap aksi teror itu musuh kemanusiaan dan semua tokoh agama harus merasakannya sebagai musuh bersama. Teroris tidak memiliki agama, sama sekali tidak berhubungan dengan agama. Apalagi dengan Islam sebagai agama yang damai," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, telah terjadi serangan bom bunuh diri di tiga kota di Arab Saudi, yakni Madinah, Qatif, dan Jeddah, pada Senin (4/7/2016) sore waktu setempat.

(baca: Kapolri: Nur Rohman Diduga Pelaku Tunggal, Berasal dari Kelompok JADKN)

Kemudian, aksi bunuh diri juga terjadi di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah, pada Selasa (5/7/2016).

Kompas TV Jokowi: Aksi Kekerasan Harus Kita Kutuk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com