Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Kabareskrim, Menkes Cari Tahu Daerah Distribusi Vaksin Palsu

Kompas.com - 30/06/2016, 15:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, terkait kasus vaksin palsu, Kamis (30/6/2016).

Nila mengatakan, pertemuannya dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk memperkuat satuan tugas yang dibentuk Bareskrim Polri dengan Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Kami ingin berbincang dengan Kabareskrim apa langkah yang dilakukan Bareskrim atas temuannya," ujar Nila di Bareskrim Polri.

Selain itu, Nila juga ingin memetakan daerah mana saja yang terpapar vaksin palsu. (baca: Bidan Jadi Tersangka Pengguna Vaksin Palsu)

"Kami ingin melihat daerah-daerah mana masyarakat mendapatkan yang palsu sehingga harus melihat dan mengembalikan kekebalan tubuh yang terkena," kata Nila.

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap ada sejumlah daerah peredaran vaksin palsu, yakni Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Semarang, Medan, Aceh, dan Padang.

(baca: BPOM: Vaksin Palsu Digunakan di RS Kecil)

Sejauh ini, tersangka yang sudah dijerat sebanyak 17 orang yang terdiri dari produsen, distributor, dan pembuat label.

Di antara mereka, ada satu tersangka yang berprofesi sebagai bidan. Mengenai keterlibatan klinik dan rumah sakit, Nila enggan menyimpulkan sebelum adanya pembuktian.

"Akan kami lihat dari penyidikan, pengadilan, dan asas praduga tidak bersalah harus kita pegang. Setelah dibuktikan baru kita liat kesalahannya apa, keputusannya apa," kata dia.

Kompas TV Penyidik Fokus Selidiki Dampak Vaksin Palsu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com