Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Sesi Paparan Rekam Jejak, Tito Karnavian Dihujani Dukungan dan Pantun

Kompas.com - 21/06/2016, 17:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang rapat Komisi III DPR terasa cair dan hangat, Selasa (21/6/2016) siang. Ruangan di lantai dua Gedung Nusantara II DPR, tak hanya diisi anggota dewan namun juga sejumlah pejabat negara.

Sebut saja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.

Keduanya hadir sebagai wakil Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipanggil Komisi III untuk dimintai masukan terkait rekam jejak calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selain Kompolnas, hadir lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kapala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf beserta jajaran.

Hasil penelusuran rekam jejak Tito dari tiga lembaga tersebut pun dinilai "bersih" dan tak mendapatkan catatan-catatan khusus apapun.

Karena pemaparan rekam jejak hanya berlangsung sekitar setengah jam, sesi pun langsung dilanjutkan dengan tanggapan fraksi yang tak jarang diselingi tawa bahkan pantun.

Sebut saja Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Adies Kadir yang tak berkomentar apapun terkait pemaparan rekam jejak Tito, tetapi malah melontarkan pantun.

"Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian terima kasih," kata Adies.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo pun tak ketinggalan memberikan pantun. Pantun tersebut diucapkannya usai Anggota Komisi III Tifatul Sembiring menyampaikan pendapat.

"Buah Belimbing buah Manggis, terima kasih Pak Tifatul Sembiring," ucap Bambang diiringi tawa seisi ruang rapat.

Dukungan pun bermunculan dari para anggota dewan. Salah satunya dari Anggota Komisi III dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul. 

Ruhut mengatakan, sebagai partai penyeimbang Demokrat akan mendukung setiap keputusan yang dinilai baik oleh Presiden Joko Widodo, termasuk terkait penunjukan Tito.

"Kami akan dukung full. Apalagi ini hak prerogatif presiden dan kami tahu rekam jejak Pak Tito. Benar yang dikatkan PPATK dan KPK, beliau orang yang bersih," ujar Ruhut.

Anggota Komisi III dari fraksi PKB, Abdul Kadir Karding juga tak meragukan hasil penelusuran PPATK, KPK dan Kompolnas sebagai lembaga negara yang dinilai kredibel.

Ia hanya menitipkan kepada Tito agar bisa memperbaiki komunikasi dan hubungan antara lembaga-lembaga penegak hukum sehingga bisa berjalan lebih baik tanpa kegaduhan hukum.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com