Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Diperiksa KPK, Nurhadi Bantah Kenal Dodi dan Bungkam soal Royani

Kompas.com - 15/06/2016, 19:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman membantah mengenal Dodi Arianto Supeno.

Ia juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Dodi.

Dodi merupakan pegawai PT Arta Pratama Anugerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 April 2016.

"Tidak pernah bertemu. Saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah bicara," ujar Nurhadi usai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Sementara itu, ketika ditanya soal keberadaan supirnya, Royani, Nurhadi tak menjawabnya.

KPK menduga Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang terlibat kasus di MA.

KPK sudah mengirimkan permintaan pencegahan Royani ke luar negeri sejak 4 Mei 2016.

Sebelumnya, KPK juga telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Royani, yaitu pada 29 April dan 2 Mei 2016.

Namun, Royani tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan.

Royani sudah diberhentikan oleh Mahkamah Agung karena sudah lebih dari 45 hari tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera PN Jakpus Edy Nasution dan pihak swasta bernama Dodi Arianto Supeno pada 20 April 2016.

Selanjutnya, penyidik menggeledah rumah Nurhadi di bilangan Hang Lekir, Jakarta Selatan.

Pada penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang senilai Rp 1,7 miliar, yang sebagian ditemukan di toilet kamar mandi.

Kantor Nurhadi yang berlokasi di Gedung MA, Jakarta Pusat pun tak luput digeledah oleh KPK untuk mendalami kasus ini.

Namun, Nurhadi mengklaim bahwa uang tersebut merupakan miliknya pribadi.

Kompas TV Usai 8 Jam Diperiksa, Nurhadi Cuma Diam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com