Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Nilai KPK Turut Andil dalam Salah Ketik Pegawai Kemendagri

Kompas.com - 14/06/2016, 14:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Selamatkan Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan pemecatan terhadap staf honorer Direktorat Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Adi Feri.

Adi Feri diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan kesalahan dalam pengetikan label pada amplop undangan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditulisnya menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

"Apa yang ditunjukkan Mendagri itu salah. Di satu sisi Beliau mengatakan tidak ada sabotase, lalu dipecat. Itu minta maaf kepada siapa?" kata anggota Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet, di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Anggota Gerakan Selamatkan Jakarta lainnya, Ahmad Dhani, mengatakan perlu adanya alasan yang kuat untuk memberhentikan Feri.

(Baca: Mendagri Pecat Pembuat Surat "Komisi Perlindungan Korupsi")

Selain itu, sanksi semestinya diberikan secara berjenjang mulai dari ringan, sedang, sampai berat.

Menurut Dhani, pegawai yang baru bekerja selama tiga bulan, wajar jika melakukan kesalahan pengetikan.

"Pak Menteri mesti menjelaskan alasan yang kuat mengapa anak ini harus dipecat. Apa Menteri jadi orang yang memberhalakan KPK, seolah KPK itu maha suci, KPK yang tidak boleh dinistakan," ucap Dhani.

Menurut pernyataan sikap Gerakan Selamatkan Jakarta, menilai kesalahan ketik bukanlah kesalahan personal yang dilakukan Adi Feri.

Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet bahkan menilai kesalahan itu juga terjadi karena persepsi publik belakangan ini yang menilai KPK tidak serius dalam pemberantasan korupsi.

Sehingga, dalam persepsi sebagaian masyarakat, KPK seolah menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

"Apalagi kami mencurigai KPK terdegradasi oleh Sumber Waras. Kalau KPK berani mengatakan bahwa Ahok tidak melawam hukum di Sumber Waras. Maka ini awal dari ketidakpercayaan masyarakat kepada KPK," tutur Dhani.

Kompas TV Mendagri Pecat Pegawai yang Salah Ketik Surat ke KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com