Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akun Facebook Milik Perwira TNI Dibajak untuk Hina Jokowi

Kompas.com - 08/06/2016, 10:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Akun Facebook milik anggota TNI bernama Lettu Kav Rhendy Jaury disebut telah diretas dan dibajak pihak tak bertanggung jawab.

Peretas menggunakan akun itu untuk menyebarkan konten yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan siaran pers Pusat Penerangan TNI pada Rabu (8/6/2016), hal tersebut diketahui pertama kali tanggal 1 Juni 2016. Ada akun salah seorang netizen di Facebook yang mengunggah screen capture di kolom komentar dalam laman ForumAhok.com.

Isinya adalah komentar akun Rhendy yang diduga bermuatan penghinaan dan berbau SARA. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan POM TNI memeriksa Rhendy.

"Segera laksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengusutan dengan tuntas," ujar Panglima.

Dari hasil pemeriksaan, Rhendy diketahui berdinas di Yonkav-1/1 Kostrad. Ia mengaku membuat akun Facebook pada November 2008. Namun, pada 2012, ia tidak lagi aktif di Facebook lantaran tidak bisa mengakses akunnya sendiri.

"Facebook saya tidak bisa dibuka sejak tahun 2012. Password sudah tidak bisa dibuka karena sudah diganti orang lain," ujar Rhendy saat diperiksa.

Selain itu, Panglima TNI juga meminta Tim Digital Forensik TNI untuk mengecek akun Rhendy. Rupanya, tim menemukan fakta bahwa ada 35 nama palsu atas nama Rhendy sendiri.

Tanggal 4 Juni 2016, Rhendy resmi melaporkan pembajakan akun Facebook miliknya ke Polda Metro Jaya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan, atas serangkaian pemeriksaan, dipastikan bahwa konten yang diduga bermuatan penghinaan dan berbau SARA kepada Presiden bukanlah anggota TNI.

"Jadi, tidak benar anggota TNI melakukan penghinaan terhadap Presiden RI. Yang terjadi adalah upaya mendiskreditkan TNI melalui pembajakan akun Facebook Lettu Kav Rhendy Jaury. Kami bisa yakinkan itu karena telah dilakukan pemeriksaan secara cermat," ujar Tatang.

Kompas TV Polda Tangkap Provokator di Media Sosial
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com